Presiden Joko Widodo: “Potensi Wakaf Uang Nasional Mencapai Rp 188 Triliun”

0
156
Sumber: https://youtu.be/iNvIllzsXjQ / KNEKS

NEWSCOM.ID, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia (RI), Ir. H. Joko Widodo, menyatakan bahwa potensi wakaf di Indonesia sangat besar, baik wakaf  benda tidak bergerak maupun benda bergerak, termasuk wakaf dalam bentuk uang.

“Potensi wakaf sangat-sangat besar di negara kita. Potensi aset wakaf per tahun mencapai Rp 2.000 triliun dan potensi wakaf uang (per tahun) bisa menembus angka Rp 188 triliun,” tutur Presiden Ir. H. Joko Widodo pada Senin (25/1) pagi di Istana Negara, Jakarta, selaku Ketua Komite Nasional EKonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

Karena itu, lanjutnya, kita perlu memperluas lagi cakupan pemanfaatan wakaf, tidak lagi terbatas untuk tujuan ibadah, tetapi dikembangkan untuk tujuan sosial ekonomi. “Wakaf harus memberikan dampak signifikan bagi pengurangan kemiskinan dan ketimpangan sosial dalam masyarakat,” ujar Presiden Joko Widodo.

Berdasarkan pantauan NEWSCOM.ID, melalui siaran langsung (live streaming) di akun Youtube KNEKS pada laman https://youtu.be/iNvIllzsXjQ, Presiden Joko Widodo menyatakan hal itu saat memberikan kata sambutan dalam acara Peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) dan Peresmian ‘Brand’ Ekonomi Syariah.

Selain itu, Presiden Joko Widodo pun menggarisbawahi pentingnya redistribusi aset dalam lingkup ekonomi nasional. Tujuannya untuk pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mengurangi ketimpangan sosial dan kemiskinan.

“Saya telah berkali-kali menyampaikan, menekankan pentingnya redistribusi aset, kemudian yang berkaitan dengan perluasan akses permodalan, kemudian juga penguatan keterampilan dan perubahan budaya dalam mengatasi kemiskinan dan kesenjangan sosial,” papar Kepala Negara RI itu.

Menurutnya, pada tahun 2021 ini, pemerintah akan terus mencari jalan dan menemukan terobosan untuk mengurangi ketimpangan sosial. Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok tanah air.

Dalam acara ini, Presiden Joko Widodo juga meluncurkan GNWU dan meresmikan ‘Brand’ Ekonomi Syariah dengan didampingi oleh Wakil Presiden (Wapres) RI, Prof. Dr. (H.C.) Drs. KH. Ma’ruf Amin, selaku Wakil Ketua merangkap Ketua Harian KNEKS. Wapres pun menyampaikan kata sambutan dalam acara ini.

Turut hadir dan memberikan kata sambutan Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D., selaku Sekretaris KNEKS, dalam acara yang berlangsung secara hibrida ini. Secara daring, peserta mengikuti kegiatan ini melalui aplikasi zoom dan media konferensi dari Gedung Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, Jakarta.

Saat ini, Menkeu Sri Mulyani juga mengemban amanat sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Harian (BPH) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Ahli EKonomi Islam (IAEI).

Dalam acara ini, turut hadir dan memberikan kata sambutan Direktur Industri Produk Halal KNEKS, Afdhal Aliasar, Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI), Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Nuh D.E.A., dan Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Dr. KH. Marsudi Syuhud, M.A., dari Aula Mezanin di Gedung Kemenkeu RI, Jakarta.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh KNEKS, BWI, Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, serta Kementerian Agama (Kemenag) RI.

Acara ini juga didukung oleh sejumlah pemangku kepentingan (stakeholder) ekonomi dan keuangan syariah seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kementerian Agama RI (Kemenag), Kementerian Perindustrian (Kemenperin) RI, dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN).

Acara ini pun didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Bank Syariah Mandiri (BSM), Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI, Kemenko Perekonomian RI, Kemenko Kemaritiman dan Investasi, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI.

Dukungan terhadap acara ini juga diberikan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) RI, Kementerian Perdagangan RI, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), serta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI.

Penulis: Muhammad Ibrahim Hamdani

LEAVE A REPLY