NEWSCOMID, JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Jenderal Tentara Nasional Indonesia (TNI) Purnawirawan (Purn.) Dr. H. Moeldoko, S.I.P., telah melantik kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) HKTI Periode 2020-2025 pada Selasa (26/1) di Jakarta.
Dalam Siaran Pers-nya kepada NEWSCOM.ID, Selasa (26/1), DPN HKTI mengonfirmasi hal ini. Pelantikan kepengurusan dilakukan secara hibrida, yakni daring dan luring, melalui aplikasi Zoom cloud meeting dan secara luring di Kantor DPN HKTI, Jakarta.
Secara langsung, hadir 15 pimpinan inti DPP HKTI Periode 2020-2025 di Kantor DPN HKTI saat prosesi pelantikan berlangsung. Sedangkan pengurus DPP HKTI lainnya mengikuti acara secara daring melalui aplikasi Zoom.
Dalam sambutannya, Kepala Staf Kepresidenan Indonesia itu menegaskan pentingnya penguatan organisasi agar dapat berperan besar dalam membangun ketahanan pangan, kemandirian pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani.
“HKTI harus dapat berperan besar dalam membangun ketahanan pangan, kemandirian pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan. Karena itu, penguatan organisasi HKTI menjadi sangat penting,” tutur Jenderal TNI (Purn.) Dr. H. Moeldoko pada Selasa (26/1), dalam sambutannya.
Menurutnya, ada empat hal yang harus dilakukan DPP HKTI Periode 2020-2025, yakni konsolidasi organisasi, pendampingan petani, koordinasi dan komunikasi dengan lembaga terkait (stakeholders) pertanian, serta melakukan rekayasa sosial (social engineering) terhadap pembangunan pertanian nasional.
“Pertama, HKTI harus melakukan konsolidasi hingga ke tingkat Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Dengen begitu, HKTI dapat membantu mengatasi permasaahan-permasalahan petani secara langsung. Jadi konsolidasi harus sampai menyentuh Gapoktan,” ujar Jenderal TNI (Purn.) Dr. H. Moeldoko, S.I.P.
Kedua, lanjutnya, HKTI harus melakukan pendampingan terhadap petani guna meningkatkan produksi. Contohnya, benih padi jenis m-400 di Kabupaten Pulau Morotai dapat menghasilkan 10,4 ton padi per hektar dengan pendampingan.
“Sedangkan varietas (benih) padi M-70D dapat menghasilkan lebih dari 8 ton per hektar. Hal seperti ini harus berjalan masif,” ujar Panglima TNI Periode 2013-2015 itu.
Langkah ketiga, ungkapnya, HKTI harus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai lembaga dan pemangku kepentingan terkait pertanian sehingga dapat menjadi jebatan terhadap kepentingan petani.
“Keempat, HKTI harus melakukan rekaya sosial (social engineering) dalam pertanian. Hal ini bertujuan untuk memberikan nilai tambah terhadap produk-produk pertanian mulai dari hulu hingga ke hilir. Kita bukan hanya memikirkan bertani, tetapi juga end product (produk akhir) perlu dipikirkan dengan baik,” jelasnya.
Selain itu, Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko pun menggarisbawahi fungsi HKTI sebagai institusi yang menjadi jembatan aspirasi antara petani di satu sisi dengan pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, perguruan tinggi dan komunitas di sisi lain.
“HKTI harus menjadi bridging institution, lembaga yang menghubungkan antara petani dengan pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, perguruan tinggi dan komunitas. HKTI pun harus menjadi yang terdepan dalam meningkatkan kesejahteraan petani, ketahanan pangan, dan kedaulatan pangan,” ucap Dr. Mooeldoko, S.I.P.
Penulis: Muhammad Ibrahim Hamdani
