NEWSCOM.ID, KABUPATEN SUKABUMI – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Insan Tani dan Nelayan Indonesia (INTANI) meminta pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan impor beras nasional yang akan segera dilakukan pemerintah.
Dalam rilisnya kepada NEWSCOM.ID, Ketua Umum DPP INTANI, Guntur Subagja Mahardika, S.Sos., M.Si., menyatakan hal itu pada Ahad (7/3) pagi.
Tepatnya saat memberikan kata sambutan dalam prosesi Panen Raya Korporasi Petani Budi Daya Padi di Desa Cikangkung dan Desa Ujung Genteng, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat (Jabar).
“Tinjau ulang kebijakan impor beras. Penyebabnya, jumlah produksi beras dan panen raya padi secara nasional meningkat tajam di masa pandemi Coronavirus Desease 2019 (COVID-19), bahkan pertumbuhannya hampir menyentuh angka 30 persen,” tutur Guntur Subagja pada Ahad (7/3) pagi.
Ketua Center for Strategic Policy Studies (CSSS) – Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indoensia itu pun bersyukur bahwa produktivitas ekonomi di sektor pertanian, peternakan dan perikanan Indonesia terus meningkat tajam.
“Alhamdulillah, hal ini patut kita syukuri. Sektor pertanian, peternakan, dan perikanan tidak terkena dampak buruk pandemi COVID-19. Bahkan ketiga sektor ini terus mengalami pertumbuhan antara 25 hingga 30 persen, termasuk ekspor kita ke luar negeri,” ungkap Guntur Subagja Mahardika.
Korporasi Petani Budi Daya Padi di Desa Cikangkung dan Desa Ujung Genteng, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jabar ini memliki total luas lahan 1.000 hektare.
Korporasi petani ini digagas dan diusulkan oleh INTANI bekerja sama dengan TaniFund atau PT. Tani Fund Madani Indonesia, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) BRISMA, TaniHub atau PT. Tani Hub Indonesia, dan Pesantren Pemberdayaan al-Muhtadin.
“Korporasi Petani Budi Daya Padi dibangun secara terintegrasi, dari hulu hingga ke hilir. Intani juga menggandeng TaniFund dan TaniHub untuk pembiayaan petani, PT. Pupuk Indonesia Pangan (PIP) untuk benih unggul dan pupuk, serta PT. Mitra Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Nusantara untuk Off-Taker,” jelas Guntur Subagja.
Sedangkan Gapoktan dan Pesantren Pemberdayaan al-Muhtadin, ungkapnya, berfungsi sebagai hub ekosistem di lapangan. Intani juga mendukung konsep Korporasi Petani yang dicanangkan oleh Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo. “Konsep ini bertujuan untuk menyejahterakan petani,” imbuh Guntur Subagja.
Asisten Staf Khusus (Safsus) Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI) Bidang Ekonomi dan Keuangan itu pun menjelaskan ekosistem petani dari proses produksi hingga ke pemasaran.
“Kami membangun ekosistem korporasi petani mulai dari input produksi, budidaya (on-farming), pasca panen (off-farming) dan pasarnya. Korporasi Petani Budi Daya Padi memiliki ekosistem terintegrasi serta menjadi solusi tepat bagi petani,” ujar Wakil Ketua Umum Ikatan Alumni (Iluni) Program Pascasarjana (PPS.) Universitas Indonesia (UI) itu.
Korporasi petani, ucapnya, tidak hanya mengatasi masalah permodalan dan memberikan berbagai kemudahan kepada petani, tetapi juga pendampingan, teknologi budi daya, hingga off-taker produk petani.
Penulis: Muhammad Ibrahim Hamdani
