NEWSCOM.ID, JAKARTA – Para pemangku kepentingan (stakeholders) harus bersama-sama mewujudkan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia pada 2024 nanti. Karena itu, kita memerlukan ekosistem produk halal yang terintegrasi meliputi suprastruktur, infrastruktur, dan model bisnis yang dapat mengakselerasi pertumbuhan industri halal dan produk halal.
Staf Khusus (Stafsus) Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI) Bidang Ekonomi dan Keuangan, Ir. H. Lukmanul Hakim, M.Si., Ph.D., menyatakan hal itu pada Kamis (25/11) siang. Tepatnya saat beliau memberikan kata sambutan dan membuka acara Seminar Web (Webinar) Focus Group Discussion (FGD) Seri 5.
Seminar daring dan luring atau hybrid ini mengangkat tema: “Optimalisasi Logistik Bagi Produk Halal Ekspor” dan diselenggarakan oleh Sekretariat Kabinet (Seskab) RI – Stafsus Wapres RI Bidang Ekonomi dan Keuangan bekerja sama dengan Global Halal Hub serta didukung oleh Asosiasi Platform Digital Ekspor Indonesia (APDEI).
Acara ini disiarkan secara langsung atau live streaming oleh akun Youtube GETI TV di laman https://youtu.be/bFHgNrXvy6U dengan durasi 2 jam 58 menit 38 detik.
“Saya mengajak para stakeholders untuk bersama-sama mewujudkan arahan Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo, dan Wapres RI, Prof. Dr. (H.C.) Drs. KH. Ma’ruf Amin, untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia pada 2024 nanti,” tutur Ir. Lukmanul Hakim, M.Si., Ph.D., pada Kamis (25/11).
Untuk mewujudkan hal itu, lanjutnya, Indonesia memerlukan ekosistem produk halal yang terintegrasi, yakni meliputi suprastruktur, infrastruktur, dan model bisnis. “Ekosistem terintegrasi dapat mengakselerasi industri halal dan produk halal sebagai keungulan kompetitif atau (competitive advantage) Indonesia,” ujar Ir. Lukmanul Hakim, Ph.D.
“Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, posisi tawar Indonesia untuk pengembangan industri halal justru semakin kuat sebagai competitive advantage, juga sebagai bagian dari political trade atau politik perdagangan internasional,” paparnya.
Menurutnya, semua stakeholders terkait produk halal perlu memiliki political will (kemauan politik) untuk mendukung ekosistem terintegrasi, temasuk upaya menangkap peluang ekonomi dari industri halal dunia yang sangat besar.
“Ekosistem industri halal terintegrasi sangat penting untuk mewujudkan industri halal Indonesia yang berdaya saing, efisien, dan mampu menjadi pemimpin pasar di dunia,” ungkap Ketua Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat itu.
Karena itu, ungkapnya, pemerintah fokus mendukung infrastruktur Kawasan Industri Halal (KIH) dan infrastruktur pendukungnya seperti logistik halal, transportasi dan pelabuhan halal atau halal port.
Acara ini dipandu oleh Asisten Stafsus Wapres RI Bidang Ekonomi dan Keuangan, Guntur Subagja Mahardika, S.Sos., M.Si., selaku moderator, dan Nadya Anindita selaku pembawa acara (host) dalam FGD ini.
Penulis: Muhammad Ibrahim Hamdani
