NEWSCOM.ID – Minyak goreng menjadi isu hangat dan seksi untuk diperbincangkan berbulan terakhir ini di berbagai wilayah Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Center for Strategic Policy Studies (CSPS) Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia bekerja sama dengan Forum Indonesia Muda (FIM) dan Rumah Produktif Indonesia (RPI) menyelenggarakan webinar CSPS SKSG UI ‘Strategi Penyelesaian Krisis Minyak Goreng di Indonesia’, Kamis (31/03).
Kegiatan ini dibuka oleh ketua CSPS SKSG UI, Guntur Subagja Mahardika. Dalam pengantar diskusi, Guntur menyampaikan keprihatinan atas krisis minyak goreng yang terjadi di Indonesia. “Kita melihat persoalan ini sangat fundamental, namun sampai saat ini solusi yang ada masih belum secara mendasar,” tuturnya. Solusi yang ada masih merupakan solusi jangka pendek seperti operasi pasar dan gerakan-gerakan sosial mengurangi penggunaan minyak goreng.
Guntur menambahkan bahwa industri sawit ini merupakan industri strategis nasional yang dicanangkan pada masa orde baru, dimana para pelaku industri sawit difasilitasi oleh pemerintah dari lahan hingga pembiayaan dengan grace period 6 tahun. “Hingga saat ini Indonesia mampu menjadi produsen sawit terbesar di dunia, namun ironisnya masyarakat sendiri masih kesulitan mendapatkan minyak goreng”.
Lebih lanjut Guntur mengatakan perlu adanya kebijakan fundamental dari pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini, seperti membangunn ekosistem industri sawit lebih terintegrasi mulai dari industri hingga distribusinya. Selain itu perlu adanya ketegasan dari pemerintah untuk membuat kebijakan tidak mengekspor komoditi sawit selama belum memenuhi kebutuhan nasional. “Jangan sampai kekayaan alam kita hanya dinikmati negara-negara maju yang keterjangkauan ekonominya tinggi,” pungkas Guntur.
Indra Wijayanto, perwakilan dari Kementerian Perdagangan menyampaikan ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenaikan harga minyak goreng saat ini diantaranya, krisis Rusia-Ukraina, harga CPO global yang meningkat, produksi CPO di Malaysia yang menurun, Permintaan CPO global yang meningkat serta minyak kedelai yang digunakan sebagai campuran biodiesel.
“Sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk stabilisasi harga dan pemenuhan minyak goreng bagi masyarakat dengan harga terjangkau, kami sudah mengimplementasikan tiga kebijakan melalui permendag 11/2022, yaitu mengatur terkait Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Sawit Curah,” tutur Indra. Kemendag terus berupaya membuat kebijakan yang tepat, namun memang dibutuhkan kerja sama beberapa pihak untuk membuat solusi yang fundamental.
Dosen FISIP UI, Meidi Kosandi, PhD ikut angkat suara mengamati permasalahan yang ada. “Terkait krisis minyak goreng muncul isu sosial politik seperti kegagalan pemerintah dalam mensuplai kebutuhan minyak goreng nasional, ketidak berpihakan pemerintah kepada masyarakat serta adanya kartel minyak goreng,” tuturnya.
Meidi menambahkan di sisi lain industri sawit sebagai penyumbang devisa negara dengan angka yang cukup besar. “Di tahun 2017 minyak sawit menyumbang devisa 300 triliun rupiah dan hingga 2021 kenaikan pendapatan bea keluar sawit hampir 3 ribu%.”
Hal inilah yang menjadi dilema pemerintah dalam membuat kebijakan pembangunan industri perdagangan sawit namun ada isu lingkungan, alih lahan hutan, dan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat.
Meidi menawarkan beberapa saran kebijakan dari perspektif ilmu sosial dan politik mulai dari regulatif (membuat pengaturan untuk prioritas suplai pasar domestik dan menerapkan insentif perdagangan domestik), distributif (proteksi pasar domestik dan memperketat pengawasan pasar domestik dan perdagangan internasional), redistributif (redistribusi pendapatan produk sawit untuk lingkungan hidup, industri dan pasar domestik dan perubahan paradigma kebijakan) serta developmentalisme-patrimonial menjadi Inklusif-berkelanjutan.
Selanjutnya menurut Marlon S. C Kansil, peneliti CSPS SKSG UI krisis minyak goreng yang terjadi di Indonesia ini merupakan kegagalan intelijen dan hal ini bisa menjadi sebuah ancaman nasional.
“Kegagalan intelijen ini berkaitan dengan empat hal yaitu: Leadership Policy, Organization Birokrasi, Information, dan Analysis,” tutur Marlon. Ia pun mengingatkan perlu adanya keseriusan pemerintah dalam menangani resiko yang bisa berdampak ke berbagai sektor dan probabilitas yang bisa dimaksimalkan pemerintah dalam membuat kebijakan setepat mungkin sebagai solusi krisis minyak goreng yang ada.*
