Diplomasi JK: “Ikhtiar Membuka Kedutaan RI Di Ramallah dan Negosiasi Israel”

0
90
Sumber: Tawaf TV, https://youtu.be/gfd-jnklxg4 atau Muhammad Ibrahim Hamdani

NEWSCOM.ID, JAKARTA – Pemerintah Republik Indonesia (RI) telah berikhtiar sungguh-sungguh untuk membuka Kedutaan Besar RI di di Ramallah, Palestina. Namun upaya itu belum berhasil karena sejumlah hambatan dan tantangan riil di lapangan, khususnya dari pemerintah Israel. Apalagi Indonesia dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik.

Ikhtiar sungguh-sungguh ini diceritakan secara menyeluruh oleh Wakil Presiden (Wapres) RI Ke 10 dan Ke 12, Dr. (H.C.) Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla, M.B.A., pada Jumat (18/9). Tepatnya saat beliau menjadi narasumber utama dalam Seminar Nasional bertema: “77 Tahun Indonesia Merdeka: Peran Indonesia Mendukung Kemerdekaan Palestina”.

Seminar nasional ini diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa (Hima) Kajian Timur Tengah dan Islam (KTTI) – Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) – Universitas Indonesia (UI) bekerja sama dengan SKSG UI dan Tawaf TV.

Kegiatan ini berlangsung di Lantai 5, Gedung Institute for Advancement of Science Technology and Humanity (IASTH), Kampus UI Salemba, Jakarta Pusat.

Acara ini disiarkan secara langsung (live streaming) oleh akun Youtube Tawaf TV di laman https://youtu.be/gfd-jnklxg4 dengan durasi 4 jam 18 menit 18 detik.

“Sebelumnya, kita mau buka kedutaan di Ramallah, tapi ndak (tidak) bisa. Kalau masuk Ramallah, Palestina, supaya diketahui, di Tepi Barat, itu harus lewat Tel Aviv atau Jordan, tapi tetap di Pos Israel, di jembatan itu, dari Jordan,” tutur Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat itu.

Jadi Jordan sama Israel, lanjutnya, dipisahkan (oleh) jembatan. Di ujung jembatan satu (ada) Jordania, tentara Jordan, di ujung lainnya yaitu Israel. Semuanya di check and recheck (pemeriksaan ketat), jadi tetap melalui Israel.

“Akhirnya kita bicara kedutaan. Saya bilang, kita buka Pak, saya bilang sama Pak Jokowi (Presiden Jokowi), kita buka, oke (jawab Presiden). Saya bicara sama mereka (Israel). Saya panggil duta besarnya (Israel) di Singapura, datang ke Jakarta. Itu pun visanya sulit, tapi masuk, saya kasih jaminan, You datang sini,” ucapnya.

Lebih lanjut, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Dewan Masjid Indonesia (DMI) itu pun menceritakan pertemuannya dengan Duta Besar (Dubes) Negara Israel untuk Republik Singapura di Jakarta, termasuk dengan Direktur Jenderal (Dirjen) dari Israel.

“Dan saya panggil dia (Israel) punya Dirjen, Dirjennya datang (ke Indonesia). Eh, saya bilang, kita mau buka (kedutaan) di Ramallah. Tapi tolong kasih izin akses ke Ramallah, Dubes kita, lewat akses di Tel Aviv, atau akses lewat Jordan, terserah anda,” ungkapnya.

Delegasi Israel pun menanggapi permintaan tokoh perdamaian dunia dalam konflik Aceh, Poso, dan Ambon itu dengan dingin. Mereka bertanya tentang keuntungan diplomatik apa yang diperoleh Israel jika mereka menyetujui permintaan tersebut, bahkan meminta kantor perdagangan resmi di Jakarta.

“Iya, eh dikasih syarat (oleh Israel), iya tapi, itu apa harganya? (tanya Israel). Ya, saya bilang, Indonesia bisa bikin sama dengan di Taiwan, kantor perdagangan di Tel Aviv, kita yang ngurus. Saya bilang boleh, tapi Indonesia dulu. Eh, tapi (Israel) minta juga di Jakarta syaratnya, minta di Jakarta, kantor Israel di Jakarta. Wah itu susah, saya bilang,” ucapnya.

Pengusaha sukses nasional kelahiran Watampone, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan pada 15 Mei 1942 itu akhirnya menyetujui permintaan delegasi Israel dengan persyaratan tertentu.

“Boleh kemudian, saya bilang, ndak (tidak) harus bersama-sama. Nah ini, saya bilang ini saja, kantor ekspor-impor kau bikin. Kita bikin kantor yang sama, yang Indonesia bikin di Tel Aviv untuk akses kedutaan masuk Ramallah, karena tidak mungkin tanpa (izin Israel),” ungkap Wapres yang akrab disapa JK itu.

Akhirnya tidak jadi perundingan itu, lanjut JK, dua kali pulang balik mereka datang kalau dipanggil ke Jakarta, dirjennya. Akhirnya tak jadi, maka terpaksa kedutaan kita (di) Yordan merangkap duta untuk di Palestina. “Jadi tidak bisa ke Ramallah. Pernah Menlu kita sudah mau masuk di sana (Ramallah) dan ditolak, suruh mundur, tidak bisa (masuk)” ungkapnya.

Lalu JK pun membicarakan hal ini dengan Perdana Menteri (PM) Israel saat itu, Benjamin Netanyahu, dalam pertemuan di New York, Amerika Serikat (AS), saat Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berlangsung.

“Saya bicarakan waktu itu dengan Netanyahu. Bagaimana memperlancar ini? Anda ini kelewatan, saya bilang. ‘Oh tidak, karena ini, kita harus sama-sama, membicarakan itu,’ (respon Netanyahu). Ya, okelah, kita menjaga perdamaian, tapi menjaga perdamaian bersama, tapi kita harus menjaga hubungan kedua-duanya,” jelasnya.

Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Masa Khidmat 2015-2020 itu pun menyatakan bahwa karena kita tidak bisa melawan Israel secara fisik (perang), maka Indonesia harus berupaya menjamin kerja sama antara Indonesia dan Palestina, daripada terus-menerus berperang.

“Karena mau melawan Israel ndak (tidak) bisa, maka kita harus menjamin kerja sama dari perang terus. Jadi boleh kita berpihak kepada Palestina. Tapi bagaimana jadi kalau mereka tidak damai? Mau perang tidak mungkin,” paparnya.

Adapun narasumber dalam acara ini ialah Aktivis Kemanusiaan Indonesia, Abdillah Onim, S.E.I., yang juga Ketua Pembina Nusantara Palestina Center (NPC), serta Ketua Program Studi (Prodi) Kajian Wilayah Eropa (KWE) – SKSG UI, Dr. Polit. Sc. Henny Saptatia Drajati Nugrahani, M.A.,

Narasumber lainnya yakni Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Palestina, Omar Barghouti, yang juga Pendiri Palestinian Campaign for The Academic and Cultural Boycott of Israel (PACBI). Beliau pun menjadi co-founder Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) Movement dan hadir secara daring.

Hadir juga Direktur Timur Tengah, Direktorat Jenderal (Ditjen) Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, Bagus Hendraning Kobarsyih, M.Si., secara daring, sebagai narasumber.  Turut hadir Direktur SKSG UI, Athor Soebroto, S.E., M.M., M.Sc., Ph.D., secara luring. Beliau juga memberikan kata sambutan dalam acara ini.

Sedangkan moderator dalam acara ini ialah Direktur Utama Tawaf TV, Pangeran Arsyad Ihsanul Haq, Lc., yang juga mahasiswa Prodi KTTI SKSG UI. Hadir pula Ketua Prodi KTTI SKSG UI, Yon Machmudi, Ph.D. Beliau pun memberikan kata sambutan dalam acara ini.

Penulis: Muhammad Ibrahim Hamdani, S.I.P., M.Si.

‘Host’ program Khazanah Timur Tengah di Tawaf TV

Ketua Departemen Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Pimpinan Pusat (PP) Perhimpunan Remaja Masjid (Prima) Dewan Masjid Indonesia (DMI).

Direktur Jaringan Strategis dan Kerja Sama Inisiatif Moderasi Indonesia (InMind) Institute.

Wakil Sekretaris Pusat Dakwah dan Perbaikan Akhlak Bangsa (PD PAB) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat.

Anggota Dewan Pakar Organization of Islamic Cooperation (OIC) Youth Indonesia.

Peneliti merangkap Bendahara Center for Strategic Policy Studies (CSPS) – Center for Strategic and Global Studies (CSGS) – Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) – Universitas Indonesia (UI).

LEAVE A REPLY