NEWSCOM.ID, JAKARTA – Guru Besar Emeritus Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada (UGM), Prof. Raden Mas (R.M.) Gunawan Sumodiningrat, M.Ec., Ph.D., menjelaskan tentang sejumlah tantangan pembangunan yang akan dihadapi oleh pemerintah Republik Indonesia (RI).
Tepatnya, pemerintahan di bawah pimpinan Presiden RI, Jenderal TNI (HOR) (Purn.) Prabowo Subianto Djojohadikusumo, dan Wakil Presiden (wapres) RI, Gibran Rakabuming Raka, B.Sc.
Prof. Gunawan Sumodiningrat menjelaskan hal itu pada Rabu (18/9/24), saat menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) atau Kelompok Diskusi Terpumpun dengan sub tema: Stunting dan Gizi Buruk. FGD ini bertema: “Membedah Program Strategis Pemerintah Baru dan Solusi Tantangan Menuju Indonesia Emas 2045”.
Adapun judul materi yang dibahas oleh Prof. R.M. Gunawan Sumodiningrat ialah: “Menghapus Kemiskinan Ekstrem: Strategi Pembangunan Desa Berbasis Ekonomi Kreatif Dalam Kerangka Ekonomi Pancasila“.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Center for Strategic Policy Studies (CSPS), sebagai pusat riset di bawah Unit Kerja Khusus (UKK) Center for Strategic and Global Studies (CSGS) – Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia (UI).
Dalam paparan materinya, Prof. Gunawan Sumodiningrat, Ph.D., menulis tantangan pembangunan Indonesia sebagai berikut: Pertama: Pengangguran, Kemiskinan, Kesenjangan; Kedua, Sinergi Pembangunan, Pertumbuhan, Pemerataan; Ketiga: Sinergi Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat.
Keempat: Sinergi program kementerian dan lembaga swadaya masyarakat, menjadikan mekanisme pasar terkendali moral (makna Ekonomi Pancasila).
Kelima: Program penghapusan kemiskinan dengan pemberdayaan masyarakat dari IDT (Inpres Desa Tertinggal), P3DT (Program Prasarana Pendukung Desa Tertinggal), PPK (Program Pengembangan Kecamatan), PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat), sampai dengan UU (Undang-Undang) Tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014.
“Setiap pembangunan harus jadi pertumbuhan, setiap pertumbuhan harus jadi pemerataan,” ujarnya. Namun sayangnya, lanjutnya, kena reformasi. Reformasi kebablasan, nggak punya kendali. “Reformasi itu nggak punya tiga kendali, sosial budayanya enggak ada, ekonomi enggak ada, politiknya nggak ada,” ucapnya.
Hal penting lainnya, papar Prof. Gunawan, adalah sinergi pembangunan desa dengan masyarakat. “Tugasnya rakyat itu menyadarkan, siapa kita, mau ke mana, bagaimana caranya? itulah tugas lurah, harus ada pelayanan, itu tugasnya,” tuturnya.
“Berikutnya, sinergi program kementerian dengan lembaga swadaya masyarakat. Dulu ada program, saya pimpro (pimpinan proyek)-nya sama Pak Agus Pakpahan. Saya Pimpro IDT, dari IDT jadi P3DT, P3DT jadi PPK, PPK jadi PNPM, PNPM menjadi Undang-Undang Desa,” ujar Prof. Gunawan Sumodiningrat.
Sebelumnya, Pakar Ekonomi Pancasila UGM itu juga menulis seputar tujuan pembangunan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yakni: Pertama, Cita-Cita Merdeka: berdaulat politik, berdikari ekonomi, berkepribadian budaya.
Kedua, Pembukaan UUD (Undang-Undang Dasar) 1945: Melindungi Bangsa, Memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa, Menjaga tertib dunia; Ketiga, Konsesus dasar bangsa: Bhineka Tunggal Ika, Tan Hana Dharma Mangrwa, Pancasila, UUD 1945, NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), Generasi Penerus Berbudi Luhur.
“Kita harus paham betul, apa itu tujuan berbangsa dan bernegara. Kita enggak paham tujuan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang Dasar 45 saja diamandemen empat kali dan enggak ngerti kita semua. Harus kembali dulu cita-cita merdeka, (yakni) berdaulat politik, berdikari ekonomi, kepribadian budaya,” jelasnya.
Secara khusus, beliau juga membahas definisi dan pemahaman dari ekonomi kreatif dan ekonomi Pancasila. Dalam presentasinya, tertulis bahwa Ekonomi Kreatif berarti menghidupi diri sendiri dan keluarga dengan Kerja, Untung dan Menabung.
Sedangkan Ekonomi Pancasila, seperti terulis dalam presentasi, berarti Ekonomi Kerakyatan (dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat), Ekonomi Pasar terkendali moral, ekonomi khas Indonesia (bukan kapitalis, bukan sosialis).
“Apa (itu) ekonomi Pancasila? (Artinya) Dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa, manusia meniru sifat-sifat-Nya, Asma’ul Husna, menciptakan manusia baru yang adil dan beradab, kemanusiaan yang adil dan beradab,” ucapnya.
Caranya bagaimana? lanjutnya, (dengan) Manunggal Kawula Gusti, bersatulah dengan Tuhan. “(Berdoa) Ya Tuhan, Tugas saya itu apa? Tugas kita ialah meniru sifat-sifat Tuhan, menciptakan manusia baru,” imbuhnya.
FGD ini berlangsung di Gedung Institute for Advancement of Science on Technology and Humanity (IASTH) Lantai 3, Kampus UI, Salemba, Jakarta.
Acara FGD ini pun disiarkan secara langsung, live streaming, pada Rabu (18/9/24), oleh akun Youtube SKSG UI di laman https://youtu.be/FGlbgDJ_c-U, dengan jangka waktu 8 jam, 16 menit, 31 detik. Hingga berita ini ditayangkan, media audio visual ini telah disaksikan oleh 1.011 pemirsa.
Dalam FGD ini, turut hadir sejumlah narasumber lainnya, antara lain Ketua Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Prof. Dr. Hj. Amany Burhanuddin Umar Lubis, Lc., M.A, dan Wali Kota Surabaya, Dr. Eri Cahyadi, S.T., M.T.
FGD ini dibuka secara resmi oleh Ketua CSPS SKSG UI, Guntur Subagja Mahardika, S.Sos., M.Si., serta dipandu oleh Peneliti CSPS SKSG UI, Dr. R. Ayu Larasati, S.Pd, M.Si, selaku moderator. Adapun notulen dalam FGD ini ialah Wakil Ketua CSPS SKSG UI, Dr. I Nyoman Astawa, M.Phil, M.Si.
Penulis: Muhammad Ibrahim Hamdani, S.I.P., M.Si.
Peneliti CSPS – SKSG UI
