NEWSCOM.ID, JAKARTA – Ketua Umum Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI), Dr. Ir. Hedy Rahadian, M.Sc., menggarisbawahi peran dan fungsi vital jalan nasional dalam mendukung pengembangan infrastruktur di sembilan kawasan industri prioritas nasional dan 18 Kawasan Industri yang Dikembangkan pemerintah.
Dalam presentasi tertulisnya pada Rabu (18/9), sebagai narasumber, Dr. Ir. Hedy Rahadian, M.Sc., mencatat bahwa 16 kawasan industri (59 persen) telah terakses langsung dengan jalan nasional, sedangkan 11 kawasan industri lainnya (41 persen) belum terakses langsung dengan jalan nasional.
Adapun sembilan Kawasan Industri (KI) Prioritas Nasional itu, berdasarkan peta yang ditampilkan, ialah KI / KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Sei Mangkei, KI Bintan Aerospace, KI / KEK Galang Batam, KI Sadai, KI Ketapang, KI Surya Borneo, KI / KEK Palu, KI Teluk Weda, dan KI Teluk Bintuni.
Catatan khususnya, dari 9 KI Prioritas Nasional itu, KI Palu sedang difasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi oleh pemerintah, sedangkan KI Teluk Bintuni difasilitasi pemerintah dengan skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha).
Sedangkan 18 KI yang dikembangkan oleh pemerintah ialah KI Ladong, KI Kuala Tanjung, KI Tanjung Buton, KI Tenayan, KI Kemingking, KI Tanjung Enim, KI Pesawaran, KI Tanggamus, KI Way Pisang, KI Katibung, KI Brebes, KI Madura, KI Sumbawa Barat, KI Batanjung, KI Jorong, KI Batulicin, KI Tanah Kuning, dan KI Takalar.
“Kawasan Industri merupakan tempat hulu sumber daya alam. Jadi dukungan infrastruktur jalan sangat diperlukan pada simpul utama elemen logistik (KI),” tulisnya.
Sebenarnya, lanjutnya, sudah ada apa yang disebut Sistem Transportasi Nasional, cuma karena levelnya di Peraturan Menteri, ini memang tidak menjadi acuan bagi kementerian lain.
“Ini problem di kita itu ya. Tapi sekarang ini, sedang disiapkan Keppres (Keputusan Presiden) Tentang Sistem Logistik Nasional. Semoga nanti kita harapkan ini akan bisa dilanjutkan oleh pemerintahan yang baru,” ucapnya.
Lebih lanjut, HPJI juga mencatat sejumlah permasalahan dalam Sistem Logistik Nasional, antara lain, 94 pelabuhan laut (47 persen) belum terakses dengan jalan nasional, 53 Pelabuhan Penyeberangan Kelas I (43 persen) pun belum terakses dengan jalan nasional. Bahkan 27 Terminal Umum Pelabuhan (69 persen) belum terakses dengan jalan nasional.
Selain itu, 36 Terminal Penumpang Tipe A (27 persen) juga belum terakses dengan jalan nasional. 23 bandara Pengumpul (34 persen) pun belum terakses dengan jalan nasional. “Padahal, simpul transportasi sangat vital sebagai inbound (proses masuk) dan outbound (proses keluar) logistik nasional,” tulis Dr. Ir. Heddy Rahadian.
“Jadi waktu di Selat Sunda itu terjadi badai yang cukup besar sehingga (kapal) Ferry itu sulit lewat, truk itu ya, daripada dia lewat (Tanjung) Priok, lebih baik nunggu tiga hari di Merak karena lebih murah. Jadi sistem angkutan laut kita tidak cukup ‘nendang’, ini banyak yang harus kita bedah,” jelasnya.
Jalur logistik kita, paparnya, belum optimal. 90 persen logistik kita melalui jalan raya. Padahal, kalau kita lihat di Eropa itu, kira-kira sekitar 70 persen jalan raya, kemudian ada 10 persen jalan laut dan udara, ada (sekitar) 15 sampai 20 persen itu pakai kereta api.
Beliau menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) atau Diskusi Kelompok Terpumpun dengan sub tema: Krisis Energi. Acara ini berlokasi di Gedung Institute for Advancement of Science on Technology and Humanity (IASTH) Lantai 3, Kampus Universitas Indonesia (UI), Salemba, Jakarta.
Adapun judul presentasi Dr. Ir. Hedy Rahadian ialah: “Dukungan Infrastruktur Jalan Pada Simpul Utama Elemen Logistik“.
FGD ini merupakan bagian dari acara Strategic Policy Forum (SPF) yang diselenggara-kan oleh Center for Strategic Policy Studies (CSPS), dengan tema: Membedah Program Strategis Pemerintah Baru dan Solusi Tantangan Menuju Indonesia Emas 2045.
CSPS ialah Pusat Riset di bawah Unit Kegiatan Khusus (UKK) Center for Stategic and Global Studies (CSGS) – Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) UI.
FGD ini dibuka secara resmi dengan kata pengantar oleh Ketua CSPS – CSGS SKSG UI, Guntur Subagja Mahardika, S.Sos., M.Si. Adapun moderator acara ialah Ketua Rumah Perdamaian – CSGS SKSG UI, Kingkin Wardaya, S.Pd., M.Si.
FGD ini juga disiarkan secara langsung, live streaming, oleh akun Youtube SKSG UI di laman https://youtu.be/FGlbgDJ_c-U, dengan durasi waktu 8 jam 16 menit 31 detik.
Video berjudul:”FGD: Membedah Program Strategis Pemeirntah Baru dan Solusi Tantangan Menuju Indonesia Emas 2045” ini telah disaksikan oleh 1.040 penonton hingga berita ditayangkan.
Narasumber lainnya dalam FGD ini ialah Dekan Fakultas Teknologi Mineral dan Energi Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta, Dr. Ir. Raden Mas (R.M.) Basuki Rahmad, M.T. Beliau memaparkan materi berjudul: “Hilirisasi Indutri Pertambangan dan Ketahanan Energi: Menyongsong Indonesia Emas 2045“.
Turut hadir dan menjadi narasumber Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI saat itu, Mohammad Eddy Dwiyanto Soeparno, S.H., M.H. Beliau memaparkan materi dengan judul: “Mencapai Kemandirian Energi Melalui Transisi Energi”. Saat ini, beliau menjadi Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Hadir juga sejumlah narasumber, yakni Ketua Umum Masyarakat Energi Biomassa Indonesia (MEBI), dan Dr. Ir. Sumanggar Milton Pakpahan, M.M., C.E.R.G., dan Kepala Divisi Penanganan Kasus Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Sinung Karto, S.H.
Penulis: Muhammad Ibrahim Hamdani, S.I.P., M.Si.
Peneliti CSPS SKSG UI
