NEWSCOM.ID, JAKARTA – Pemerintah Republik Indonesia (RI) tidak ingin terjebak dalam perang proksi (proxy war) antara pemerintah Republik Rakyat China (RRC) melawan pemerintah Amerika Serikat (AS). Walaupun kapal nelayan dan patroli pantai (coast guard) asal Tiongkok sering melanggar hak berdaulat Indonesia di perairan Natuna.
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukkam) RI, Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD., S.H., S.U., M.I.P., menyatakan hal itu pada Sabtu (25/1) siang di Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Kramat Sentiong, Jakarta Pusat.
Tepatnya saat Prof. Mahfud MD menjadi narasumber dalam Diskusi Panel dengan tema Harapan Baru Dunia Islam: Meneguhkan Hubungan Indonesia-Malaysia, pada Pukul 13:30-14:50 WIB.
“Duta Besar (Dubes) AS (kemarin) datang ke saya, ia (Dubes Joseph R. Donovan Jr) menawarkan bantuan kepada Indonesia terkait perairan Natuna. Saya bilang, tidak perlu bantuan AS terkait Perairan Natuna. Kami akan selesaikan sendiri masalah ini (Perairan Natuna),” tutur Prof. Mahfud MD pada Sabtu (25/1) siang.
Karena kalau kita (Indonesia) terima Bantuan AS, lanjut Prof. Mahfud, maka pemerintah akan terjebak dalam perang proksi melawan RRC. “Saya tidak mau Indonesia terjebak dalam perang proksi melawan China karena menerima bantuan dari AS,” tegasnya.
“Jadi kalau kapal nelayan dan cost guard China melanggar perbatasan kita (Zona Ekonomi Eksklusif / ZEE) di Perairan Natuna, tinggal usir saja. Tapi Indonesia tidak sedang berperang dengan China,” jelas Prof. Mahfud yang juga Guru Besar bidang Politik Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta itu.
Menurutnya, pemerintah RI bersikap tegas terhadap pelanggaran atas hak berdaulat oleh nelayan dan kapal patroli China di Perairan Natuna. “Tidak ada negosiasi apa pun dengan pemerintah China. Karena sudah jelas itu (Perairan Natuna) wilayah (ZEE) kita,” tegasnya.
Bahkan, lanjutnya, Dubes RRC pun sudah menemui dirinya pasca memanasnya konflik perbatasan di Perairan Natuna. “Saat bertemu Dubes RRC (Dubes Xiao Qian), saya tegaskan bahwa Indonesia akan pertahankan Perairan Natuna dengan (seluruh) kemampuan yang ada. Tidak ada negosiasi dengan Pemerintah China,” ungkapnya.
Berdasarkan pantauan NEWSCOM.ID, sejumlah narasumber lainnya turut hadir dalam Diskusi Panel ini. Antara lain Ketua Umum PBNU, Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj, M.A., dan Menteri Pertahanan Persekutuan Malaysia, Yang Berhormat Tuan (YBT) Mohamad bin Sabu.
Adapun moderator dalam Diskusi Panel ini ialah Direktur The Wahid Foundation, Dra. Hj. Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman Wahid, M.P.A., (Yenni Wahid).
Penulis: Muhammad Ibrahim Hamdani
