NEWSCOM.ID, JAKARTA – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Dewan Masjid Indonesia (DMI), Dr. (H.C.) Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla, M.B.A., dan Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia (BWI), Prof. Dr. Ir. KH. Muhammad Nuh, D.E.A., telah menandatangani Nota Kesepahaman Tentang Perwakafan Tempat Ibadah pada Rabu (1/3).
Prosesi penandatangan Nota Kesepahaman tersebut berlangsung di Gedung DMI Pusat Lantai 4, Jakarta. Dalam acara ini, turut hadir Ketua PP DMI, KH. Abdul Manan A. Ghani, Ketua PP DMI, Drs. H. Andi Mappaganty, M.M., dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PP DMI, Dr. H. Imam Addaruqutni, M.A., serta sejumlah pengurus lainnya.
Selain itu, turut menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) BWI dengan Lembaga Wakaf DMI, yakni Ketua LSP BWI, Prof. Dr. Nurul Huda, S.E., M.M., M.Si., dan Ketua Lembaga Wakaf DMI.
Dalam sambutannya, Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI) Ke-10 dan ke-12 itu menyatakan bahwa DMI dan BWI akan mempercepat sertifikasi masjid agar tidak ada persoalan hukum karena faktor legalitas di masa depan.
“Kami mendorong percepatan sertifikasi masjid agar ke depan tidak ada lagi persoalan karena faktor legalitas,” tutur H. Muhamamd Jusuf Kalla pada Rabu (1/3), seperti dikutip dari laman https://www.antaranews.com/.
Untuk mempercepat upaya itu, ucap Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat ini, DMI bekerja sama dengan BWI dan telah menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/ MoU).
“Kami menandatangani kerja sama sertifikasi wakaf untuk rumah ibadah. Seperti yang disampaikan Pak Nuh, di Indonesia ada 800 ribu masjid dan musala. Tentu yang paling pokok masjidnya,” ujarnya.
DMI, lanjut pengusaha sukses kelahiran Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, pada 15 Mei 1942 itu, akan mendorong masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap masjid guna meningkatkan ekonomi umat.
“Masjid berperan sangat penting dalam menentukan masa depan bangsa Indonesia. DMI siap bekerja sama dengan BWI untuk program edukasi, sosialisasi dan literasi wakaf kepada masyarakat,” ungkap tokoh perdamaian dunia dalam konflik di Aceh, Ambon, Poso, dan Afghanistan itu pada Rabu (1/3), seperti dikutip dari laman https://www.bwi.go.id/.
Sementara itu, Ketua Badan Pelaksana BWI, Prof. Dr. Ir. KH. Muhammad Nuh, D.E.A., menyatakan bahwa penandatangan MoU antara DMI dan BWI bertujuan untuk memberikan legalitas bagi masjid di seluruh Indonesia.
“Rencananya, pada Ramadhan 2023 nanti (1444 Hijriah), akan ada sertifikasi terhadap 25.000 aset masjid di Jawa Timur,” papar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Periode 2009-2014 itu pada Rabu (1/3), seperti dikutip dari laman https://www.antaranews.com/.
“Semoga semua niat baik ini bisa dijalankan dengan baik. Ini akan berjalan terus. Dibutuhkan bukan hanya orang jujur dan baik, tetapi orang-orang seperti CEO (Chief Executive Officer) untuk mengatur aset-aset ini ke depan,” harap Rektor Institut Teknologi Sepuluh November (ITSN) Periode 2003-2007 itu.
Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI Periode 2003-2007 itu, kerja sama antara BWI dan DMI sangat strategis. Tujuannya ialah pengamanan (sertifikasi) aset-aset wakaf untuk masjid-masjid di seluruh Indonesia.
“Saat ini, BWI telah bekerja sama dengan Kemenag (Kementerian Agama) RI dan Kementerian ATR (Agraria dan Tata Ruang) / BPN (Badan Pertanahan Nasional) RI dalam rangka percepatan sertifikasi tanah wakaf di seluruh Indonesia,” imbuh Prof. Mohamad Nuh, seperti dikutip dari laman https://www.bwi.go.id/
Program ini, ucap Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Masa Khidmat 2022-2027 itu, akan diawali dari provinsi Jawa Timur karena Sertifikat Tanah wakaf sangat penting untuk legalitas tanah wakaf.
Penulis: Muhammad Ibrahim Hamdani
