NEWSCOM.ID, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia (RI), Ir. H. Joko Widodo, Perdana Menteri Malaysia, Yang Amat Berhormat (YAB) Tan Sri Dato’ Haji Mahiaddin bin Mohammad Yassin, dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Yang Mulia Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzuddin Waddaulah, telah bersikap keras terhadap agresi pemerintah Israel.
Seperti dikutip dari akun twitter resmi Presiden Joko Widodo di laman https://twitter.com/jokowi/, ketiga kepala negara dan kepala pemerintahan itu mendesak Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera bertindak dalam menjamin keselamatan dan perlindungan terhadap warga sipil Palestina.
“Kami juga mendesak DK PBB untuk segera bertindak dan mengambil langkah-langkah yang memungkinkan guna menjamin keselamatan dan perlindungan warga sipil Palestina di seluruh Wilayah Pendudukan Palestina,” tulis pernyataan bersama itu.
Sikap resmi ketiga pemimpin ini tertulis dalam suatu “Pernyataan Bersama Pemimpin Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam atas Eskalasi (Peningkatan) Kekerasan oleh Israel di Wilayah Pendudukan Palestina” yang diumumkan pada Ahad (16/5) dalam bahasa Inggris.
Ketiga pemimpin juga memahami bahwa komunitas internasional, khususnya DK PBB, memilik tangung jawab khusus untuk menyerukan penghentian segala bentuk kekerasan serta memenuhi kewajibannya untuk menegakkan perdamaian internasional.
“Kami meminta Majelis Umum PBB untuk menyelenggarakan pertemuan darurat guna membahas perkembangan situasi yang mengkhawatirkan sehingga dapat menghasilkan Kesepakatan Resolusi Perdamaian, dengan tujuan untuk mengakhiri kekejaman yang dilakukan terhadap Rakyat Palestina,” tegas pemimpin ketiga negara Asia Tenggara ini.
Lebih lanjut, ketiga pemimpin negara juga mengingatkan komunitas internasional untuk tetap teguh dalam komitmen mereka untuk menjaga “Solusi Dua Negara” menuju terwujudnya Negara Palestina yang merdeka, berdasarkan batas-batas pra-1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
“Kami menegaskan kembali solidaritas dan komitmen kami terhadap Rakyat Palestina, termasuk hak mereka untuk menentukan nasib sendiri, serta pembentukan Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat,” ujar pemimpin ketiga negara tersebut.
Bahkan pemimpin ketiga negara ini pun siap untuk mendukung usaha-usaha internasional yang bertujuan untuk mewujudkan perdamaian yang komprehensif (menyeluruh), adil dan langgeng (abadi) di Timur Tengah, berdasarkan resolusi-resolusi PBB dan hukum internasional yang sesuai (relevan), termasuk hukum humaniter (kemanusiaan).
Penulis: Muhammad Ibrahim Hamdani
