NEWSCOM.ID, JAKARTA – Pendekatan militer bukan pilihan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan di Papua. Pemerintah lebih mengutamakan pendekatan kesejahteraan untuk menyelesaikan persoalan di Papua.
Seperti dikutip dari Kantor Berita Antara, Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI), Prof. Dr. (H.C.) Drs. KH. Makruf Amin, menyatakan hal itu pada Rabu (29/1) di Kantor Wapres, Jakarta.
“Pengiriman pasukan militer ke Papua saat ini bersifat sementara, karena ada kondisi mendesak yang mengharuskan pemerintah untuk meningkatkan keamanan,” tutur Wapres KH. Makruf Amin pada Rabu (29/1).
Menurutnya, pendekatan keamanan terpaksa harus dilakukan karena ada situasi khusus, yakni terganggunya keamanan di Papua. Tapi sifatnya sementara hingga situasi aman.
“Pendekatan keamanan ini kan bukan dijadikan pilihan untuk menyelesaikan. Cuma, karena ada situasi yang khusus, yakni terganggunya keamanan, maka sementara memang harus dilakukan dengan cara pengamanan, tapi sifatnya sementara,” jelasnya.
Pendekatan Pemerintah kepada masyarakat Papua, lanjut Wapres, lebih mengutamakan peningkatan kesejahteraan. Khususnya lewat pembangunan fisik berupa jalan dan infrastruktur, serta pembangunan non-fisik seperti peningkatan (fasilitas) pendidikan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
“Jadi (militer) hanya sementara, itu bukan penyelesaian secara menyeluruh. Maka apabila situasinya kondusif, maka (pendekatan) keamanan ini akan ditarik. Jadi, penanganan Papua tetap pendekatannya adalah kesejahteraan,” tegas Wapres KH. Makruf Amin.
Selain itu, ungkap Wapres KH. Makruf Amin, salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Papua ialah dengan memekarkan Daerah Otonom Baru (DOB) di provinsi timur Indonesia itu.
“Pemekaran ini menjadi pengecualian di tengah berlangsungnya mortorium pemekaran DOB yang dilakukan pemerintah,” ucap Wapres KH. Makruf Amin yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD).
Menurutnya, keinginan untuk memekarkan Papua telah muncul sejak lama. Pemerintah mempertimbangkan pemekaran DOB di Papua sebagai upaya untuk memeratakan kesejahteraan masyarakat di Papua.
Sumber: Antara
Editor: Muhammad Ibrahim Hamdani
