Pemerintah perlu lebih cermat melihat daerah-daerah yang produksi berasnya masih potensial menjadi sumber serapan.
“Jangan ada dalih untuk mengimpor beras, yang dikhawatirkan merusak harga pasar. Apabila impor dilakukan sekarang, datangnya (beras) akan mendekati panen raya. Meskipun jumlah (beras impor)-nya sedikit, beras impor tersebut akan menjatuhkan harga gabah di tingkat petani,”ungkap Ketum Intani Guntur Subagja.
NEWSCOM.ID, JAKARTA — Petani tidak ingin pemerintah mengimpor beras untuk memperkuat cadangan beras pemerintah atau CBP karena dapat menjatuhkan harga saat panen raya tiba. Petani berharap Perum Bulog memaksimalkan penyerapan beras di dalam negeri selama periode November hingga Desember tahun ini.
Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (NFA), stok beras Bulog per 13 November 2022 sebanyak 651.437 ton yang terdiri dari CBP 516.292 ton dan sisanya beras komersial. NFA menargetkan Bulog dapat meningkatkan stoknya hingga 1,2 juta ton pada akhir 2022.
Ketua Umum Perkumpulan Insan Tani dan Nelayan Indonesia Guntur Subagja optimistis produksi pada November-Desember 2022 cukup untuk memenuhi target pengadaan beras yang dikelola Bulog. ”Data proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) cenderung positif. Dengan demikian, perlu lebih cermat melihat daerah-daerah yang produksinya masih potensial menjadi sumber serapan, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Selatan,” ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Kamis (17/11/2022).
Sesuai perkiraan BPS, potensi produksi beras sepanjang Oktober-Desember 2022 mencapai 5,9 juta ton atau naik 15,12 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Kenaikan ini dipengaruhi oleh meningkatnya luas panen sekitar 270.000 hektar. Namun, produksi beras pada Januari-September 2022 sebanyak 26,17 juta ton atau lebih rendah 0,22 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.
Di tengah cuaca yang cenderung bersifat basah, menurut Guntur, petani akan senang apabila gabah/berasnya langsung diserap. Petani enggan menahan beras karena berpotensi meningkatkan kadar air. Oleh sebab itu, dia berharap Bulog dapat menyerap gabah/beras petani meskipun harganya tinggi.
Data BPS mencatat, harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani per Oktober 2022 Rp 5.354 per kilogram (kg). Angka ini lebih tinggi 4,13 persen daripada bulan sebelumnya dan melesat 16,18 persen ketimbang Oktober 2021.
Harga pembelian pemerintah (HPP) untuk pengadaan CBP yang dikelola Bulog diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020. Regulasi itu menyebutkan, HPP untuk GKP di tingkat petani ditetapkan Rp 4.200 per kg. Adapun HPP beras di gudang Bulog Rp 8.300 per kg.
Guntur menambahkan, jangan ada dalih untuk mengimpor beras yang dikhawatirkan merusak harga pasar. ”Apabila impor dilakukan sekarang, datangnya (beras) akan mendekati panen raya. Meskipun jumlah (beras impor)-nya sedikit, beras impor tersebut akan menjatuhkan harga gabah di tingkat petani,” tuturnya.
Berdasarkan laporan yang diterima, Ketua Departemen Pengkajian Strategis Nasional Serikat Petani Indonesia (SPI) Mujahid Widian menyampaikan, masih ada panen di sejumlah daerah. Misalnya, panen di Tuban, Jawa Timur, dengan harga GKP Rp 5.500-Rp 5.700 per kg dan beras Rp 9.500-Rp 10.500 per kg. Ada juga panen di Pringsewu, Lampung, dengan harga GKP sekitar Rp 4.500 per kg dan beras Rp 9.000 per kg.
Dalam jangka pendek ini, kata Mujahid, pemerintah dan Bulog sebaiknya memaksimalkan penyerapan dalam negeri. Apabila serapan dari petani belum cukup, sumber beras lain di dalam negeri, seperti di pedagang dan penggilingan, dapat menjadi alternatif.
Data NFA menunjukkan, stok beras nasional pada pekan pertama November 2022 kira-kira mencapai 6,6 juta ton. Beras itu tersebar di rumah tangga dengan proporsi 50,5 persen, penggilingan (22,1 persen), pedagang (11,9 persen), Bulog (9,9 persen). Sisanya berada di hotel, restoran, dan kafe (5 persen) serta Pasar Induk Beras Cipinang (0,6 persen).
Harga berpotensi naik
Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi memperkirakan, produksi beras pada akhir tahun sebanyak 7 persen dari total produksi sepanjang tahun. ”Di sisi lain, program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) mesti terus berlanjut hingga masa Natal-Tahun Baru 2023 dan jelang panen raya,” katanya saat dihubungi.
Program KPSH merupakan strategi pemerintah dalam mengendalikan laju inflasi pangan. BPS mencatat, inflasi bahan makanan pada Oktober 2022 mencapai 7,04 persen dibandingkan Oktober 2021. Angka ini lebih tinggi dibandingkan inflasi umum yang sebesar 5,71 persen.
Sementara itu, menurut Sekretaris Menteri Negara Pangan 1993-1999, Sapuan Gafar, harga beras berpotensi naik pada akhir Desember hingga awal Februari 2023. Namun, kenaikan harga beras itu bersifat musiman dan berpotensi tidak berpengaruh signifikan terhadap inflasi sepanjang tahun karena akan ada kompensasi penurunan harga saat panen raya tiba.
Apabila Bulog dipaksa menyerap beras dari pasar dalam negeri pada saat ini, dia khawatir akan memicu kenaikan harga. ”Menurut saya, tak ada cara lain untuk mengatasinya selain impor beras yang terukur dan jenisnya premium. Jumlah impor harus dihitung secara hati-hati karena Bulog tidak memiliki kanal penyaluran tetap,” ujarnya.*
sumber: kompas.id
