NEWSCOM.ID, JAKARTA – Segenap pengurus Center for Strategic Policy Studies (CSPS) Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Univeritas Indonesia (UI) mengucapkan Selamat Memperingati Hari Kesaktian Pancasila pada Ahad (1/10).
Ketua CSPS SKSG UI, Guntur Subagja Mahardika, menyatakan bahwa Pancasila merupakan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Lima dasar negara Indonesia termuat dalam Pancasila
“Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sepatutnya kita merujuk pada lima dasar negara Indonesia dalam Pancasila. Selamat Hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober 2023,” ujar Guntur Subagja pada Ahad (1/10).
Pancasila, lanjutnya, tidak sekedar berfungsi sebagai lambang dan ideologi negara, tetapi juga menjadi alat pemersatu bangsa Indonesia.
Pernyataan senada diungkapkan Peneliti CSPS SKSG UI, Muhammad Ibrahim Hamdani, S.I.P., M.Si., bahwa peringatan Hari Kesaktian Pancasila merupakan bukti nyata ketahanan nasional masyarakat Indonesia dalam menghadapi pihak-pihak yang ingin mengganti falsafah dan dasar negara Pancasila dengan falsafah atau isme-isme lainnya.
“Hari Kesaktian Pancasila merupakan bukti nyata bahwa kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, philosofische grondslag, tidak dapat digantikan dengan ideologi ekstrem seperti komunisme, marxisme, leninisme, sekularime, imperialisme, kapitalisme dan ateisme,” jelas Ibrahim Hamdani yang juga Bendahara CSPS SKSG UI pada Senin (2/10).
Menurutnya, tragedi berdarah Pengkhianatan Gerakan 30 September / Partai Komunis Indonesia ( G30S/PKI) harus menjadi pelajaran penting dan peringatan keras bagi segenap generasi muda bangsa. “Tujuannya agar mereka selalu waspada dan wawas diri terhadap setiap upaya menggantikan Pancasila sebagai dasar negara,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua CSPS SKSG UI, Dr. Nyoman Astawa, M.Si., M.Phil., mengajak segenap masyarakat Indonesia untuk bahu-membahu dalam membumikan nilai-nilai Pancasila di lingkungan terdekat.
“Momentum Hari Kesaktian Pancasila harus kita manfaatkan untuk membumikan nilai-nilai dasar Pancasila di Indonesia. Misalnya dengan tidak membuat fitnah, ujaran kebencian dan menyebarkan hoaks atau kabar bohong di tengah publik,” ujarnya pada Senin (2/10).
Menurutnya, tindakan membuat fitnah dan ujaran kebencian serta menyebarluaskan hoaks jelas bertentangan dengan sila kedua dalam Pancasila, yakni ‘Kemanusiaan yang Adil dan Beradab’.
Setiap informasi, lanjutnya, harus kita telaah dahulu kebenarannya, saring sebelum menyebarluaskan informasi, apalagi di media sosial. “Jangan sampai ada distorsi informasi di mayarakat,” tegasnya.
Penulis: Muhammad Ibrahim Hamdani, S.I.P., M.Si.
Peneliti CSPS SKSG UI
