NEWSCOM.ID, GRESIK – Presiden Republik Indonesia (RI), Ir. H. Joko Widodo, telah menyerahkan sebanyak 2.020 Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) secara langsung kepada warga di Jawa Timur (Jatim) pada Senin (27/1), bertempat di Wahana Ekspresi Poesponegoro, Kabupaten Gresik, Jatim.
Dalam rilis yang diterima NEWSCOM.ID dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden RI pada Senin (27/1), sebanyak 2.020 pemilik bidang tanah penerima SHAT itu berasal dari sejumlah kabupaten/ kota di Jawa Timur seperti Bangkalan, Sidoarjo, Gresik, dan Surabaya.
Penyerahan langsung SHAT ini menjadi bagian dari kunjungan kerja Presiden RI ke Jatim. Adapun kepemilikan hak atas tanah wajib dibuktikan dengan sertifikat, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria.
Dengan demikian, sertifikat yang hari ini diserahkan oleh Presiden Joko Widodo menjadi bukti tertulis yang mendapatkan pengakuan hukum.
“Penerima SHAT ini ada yang dari Bangkalan, ada yang dari Sidoarjo, ada yang dari Gresik, ada yang dari Surabaya,” tutur Presiden Joko Widodo pada Senin (27/1), saat merinci asal penerima sertifikat dalam sambutannya.
Dalam prosesi penyerahan SHAT ini, terdapat 520 sertifikat yang diserahkan untuk para penerima dari (warga) Kabupaten Gresik, 500 sertifikat untuk warga Kota Surabaya, 500 sertifikat untuk warga Kabupaten Sidoarjo, 250 sertifikat untuk warga Kabupaten Lamongan, dan 250 sertifikat untuk warga Kabupaten Bangkalan.
Adapun total luas lahan yang telah diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo itu mencakup luas 1.406.635 meter persegi. “Dahulu, hanya sekita 500 ribu sertifikat yang dapat diterbitkan setiap tahun. Padahal, masyarakat yang belum memiliki sertifikat masih sangat banyak. Akibatnya, sengketa-sengketa tanah sering terjadi,” paparnya.
Menurutnya, pada 2015 lalu, masih ada 80 juta SHAT yang belum dipegang langsung oleh masyarakat. Tentu saja hal ini tidak bisa diteruskan jika hanya 500 ribu sertifikat per tahun. “Pak Menteri, nggak bisa ini diteruskan setahun hanya 500 ribu,” ungkapnya.
Presiden Joko Widodo pun segera merespon hal ini. Presiden memberikan target kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, Dr. Sofyan Abdul Djalil, S.H., M.A., M.A.L.D., untuk menerbitkan sebanyak 5 juta SHAT pada tahun 2017.
“Setahun setelahnya (2018), target tersebut meningkat menjadi 7 juta SHAT, dan tahun berikutnya (2019) meningkat lagi menjadi 9 juta sertifikat. Jadi ada percepatan penerbitan dan penyerahan sertifikat seperti saat ini,” ucap Presiden Joko Widodo.
Presiden Joko Widodo berharap agar sengketa-sengketa terkait pertanahan di kalangan masyarakat dapat dihindari. Presiden pun merasa tidak senang karena masalah sengketa tanah dan konflik lahan antar masyarakat sering tejadi.
“Yang saya enggak senang, setiap saya pergi ke daerah selalu yang masuk ke telinga saya masalah sengketa tanah, konflik lahan. Karena 80 juta sertifikat belum bisa keluar. Ini adalah tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki. Kalau sudah pegang ini (sertifikat) enak,” tuturnya.
Sedangkan dalam laporannya, Menteri ATR / Kepala BPN RI, Dr. Sofyan Abdul Djalil, menyatakan bahwa selama tahun 2019, BPN RI berhasil mencatat rekor baru. “Kami dapat menerbitkan SHAT sebanyak 11,2 juta lembat sertifikat,” ungkapnya.
Padahal, lanjut Menteri Sofyan Djalil, Presiden Joko Widodo hanya menargetkan sebanyak 9 juta lembar sertifikat untuk diterbitkan pada tahun 2019.
“Total produk BPN tahun ini mencapai 11,2 juta (SHAT). Terima kasih sekali kepada semua aparat BPN yang sudah bekerja dengan keras sekali sesuai yang diharapkan Bapak Presiden,” kata Sofyan A. Djalil.
Menurutnya, saat ini diperkirakan terdapat 9,4 juta bidang tanah yang hingga kini masih belum bersertifikat. Untuk Kabupaten Gresik misalnya, yang menjadi lokasi penyerahan sertifikat ini, tercatat sudah 51 persen bidang tanah yang terdaftar.
“Sebanyak 383 ribu bidang tanah di Gresik yang belum bersertifikat akan terus kami upayakan dalam tempo empat tahun mendatang. Teman-teman BPN berjanji paling lambat tahun 2024, seluruh tanah Jawa Timur sudah terdaftar,” katanya.
Dalam acara penyerahan sertifikat ini, turut hadir Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jenderal TNI (HOR) (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan, M.P.A., Menteri ATR / Kepala BPN RI, Dr. Sofyan A. Djalil, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, B.A., M.B.A., serta Sekretaris Kabinet RI, Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.
Turut hadir Gubernur Jawa Timur, Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si., Juru Bicara Presiden RI, Dr. Ir. Mochammad Fadjroel Rachman, M.H., dan Staf Khusus Presiden RI, Putri Indahsari Tanjung.
Penulis: Muhammad Ibrahim Hamdani
