NEWSCOM.ID, JAKARTA – Pemerintah Republik Indonesia (RI) bertekad untuk menurunkan angka kemiskinan menjadi 6,5 persen dan angka anak kerdil menjadi 14 persen pada tahun 2024 nanti. Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi (rakor) Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada Selasa (11/2).
Seperti dikutip dari Kantor Berita Antara, rakor TNP2K ini dipimpin langsung oleh Wakil Presiden RI, Prof. Dr. (H.C.) Drs. KH. Makruf Amin. Rakor TNP2K ini berlangsug di Gedung Grand Kebon Sirih, Jakarta, pada Selasa, Pukul 09:15 Waktu Indonesia Barat (WIB).
Rakor TNP2K ini turut dihadiri oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI, Prof. Dr. H. Muhajir Effendy, M.A.P., Menteri Kesehatan RI, Letnan Jenderal TNI Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad.
Turut hadir Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI, Nadiem Makarim, B.A., .B.A., dan Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D.,
Hadir pula Menteri Sosial (Mensos) RI, Juliari Peter Batubara, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Drs. H. Abdul Halim Iskandar, M.Pd., dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI, Dr. (H.C.) Ir. H. Suharso Monoarfa.
Hadir juga Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI, Dr. Hasto Wardoyo, SP. OG. (K.)
Dalam rakor TNP2K ini, pemerintah RI memprioritaskan upaya percepatan penurunan stunting (busung lapar). Saat ini angka prevalensi stunting secara nasional mencapai 27,6 persen, turun dari angka 30,8 persen pada 2018.
Sedangkan terkait angka kemiskinan, pemeirntah RI menargetkan penurunan angka kemiskinan menjadi 7-6,5 persen pada akhir tahun 2024. Target ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Harapannya, target penurunan ini bersamaan dengan turunnya jumlah penduduk miskin menjadi 18,34 hingga 19,75 juta orang pada akhir tahun 2024 nanti.
Salah satu cara untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan ialah pemerintah menyinergikan (merangkum) sejumlah program yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin.
Setelah rakor TNP2K berakhir, Wapres KH. Makruf Amin menyaksikan penandatanganan sejumlah Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara TNP2K dengan pihak swasta. Misalnya dengan PT. Mayora Indah,
Usai rapat, Wapres Ma’ruf menyaksikan penandatanganan sejumlah kerja sama Memorandum of Understanding (MoU) antara TNP2K dengan pihak swasta, yakni PT Mayora Indah, PTT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP) Thailand, Yayasan Hadji Kalla, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Airlangga.
Sumber: Kantor Berita Antara
Editor: Muhammad Ibrahim Hamdani
