NEWSCOM.ID, JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Inodnesia (RI) serta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sepakat untuk menjadikan Kabupaten Meranti sebagai Kawasan Pengembangan Budi Daya Kakap Putih Nasonal.
Direktur Jenderal (Dirjen) Perikanan Budi Daya KKP RI, Dr. Ir. Slamet Soebjakto, M.Si., menyatakan hal itu pada Selasa (11/2) dalam siaran pers-nya kepada Kantor Berita Antara di Jakarta.
“Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam nota kesepakatan bersama antara Direktorat Jenderal (Ditjen) Perikanan Budi Daya KKP RI, Pemprov Riau dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Meranti,” tutur Dirjen Perikanan Budi Daya KKP RI, Slamet Soebjakto, pada Selasa (11/2).
Menurutnya, Kabuaten Meranti terpilih karena memiliki potensi yang besar untuk pengembangan komoditas kakap putih. Pemkab Meranti juga berkomitmen tinggi terhadap upaya percepatan pembangunan perikanan di daerahnya.
“Itu sebabnya Kabupaten Meranti terpilih sebagai sentra kawasan budi daya kakap putih,” papar Slamet Soebjakto.
Ditjen Perikanan Budi Daya KKP RI, lanjutnya, telah menangkap komitmen dan harapan daerah tentang bagaimana upaya mendorong budi daya laut di Kabupaten Meranti.
“Karena potensinya sangat besar, maka dibuat kesepakatan bersama dengan memilih komoditas kakap putih sebagai unggulan,” ujarnya.
Pertimbangannya, ungkap Slamet, karena kakap putih ini memiliki pangsa (potensi) pasar yang luas dan bisa didorong untuk menghasilkan devisa negara.
“Secara nasional, potensi indikatif budi daya laut mencapai 12,1 juta hektar dengan prediksi potensi nilai ekonomi hingga 150 miliar US$ per tahun, tentu jika seluruhnya mampu dimanfaatkan optimal (selain rumput laut),” jelasnya.
Namun Dirjen Perikanan Budi Daya KKP RI itu mengakui bahwa pemanfaatan potensi budi daya laut masih kurang dari 10 persen. Hal ini tentu akan menjadi pekerjaan rumah yang besar dalam lima tahun ke depan. “Khususnya, bagaimana cara untuk mengoptimalkan potensi yang ada menjadi sumber ekonomi,” jelasnya.
“Untuk komoditas budi daya laut, khususnya kakap putih, orientasi kita memang akan lebih fokus bagi kepentingan ekspor seperti ke China, Taiwan, Jepang, USA (Amerika Serikat), dan Uni Eropa. Kawasan yang akan kami kembangkan di Meranti akan menjadi pilot project (percontohan) nasional, nanti kita lihat hasil proses bisnisnya seperti apa,” tuturnya.
Slamet Soebjakto pun optimistis bahwa bila potensi budi daya kakap laut betul-betul dioptimalkan, maka Indonesia berpeluang menguasai suplai atau pasokan pangsa pasar ekspor kakap putih di tingkat global. “Hal ini tentu akan mendongkrak devisa untuk negara secara signifikan,” pungkasnya.
Dirjen Perikanan Budi Daya KKP RI itu pun berharap agar daerah-daerah lain terpacu dan terpicu untuk menerapkan model serupa dengan Kabupaten Meranti, sebagai pusat kawasan untuk produk-produk kelautan dan perikanan lainnya.
Prinsip pengembangan kawasan ini, harapnya, harus dapat memberikan multiplier effect (dampak berganda) yang besar bagi ekonomi dan perluasan tenaga kerja.
“Kami akan pastikan ada multistakeholders (para pemangku kepentingan) yang terlibat mulai dari hulu hingga hilir, termasuk bagaimana membangun jejaring pasar baik untuk lokal maupun ekspor,” ucapnya.
Untuk merealisasikan (mewujudkan) model yang sama, Slamet Soebjakto pun meminta Pemkab Meranti untuk segera menyelesaikan Peraturan Daerah (Perda) Tentang Rencana Zonasi Pemanfaatan Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau Pulau Kecil (RZWP3K). “Tujuannya untuk menjamin legalitas dan kondusivitas iklim usaha budi daya laut,” imbuhnya.
Berdasarkan data, potensi efektif untuk budi daya kakap putih di Kabupaten Meranti sekitar 175 Hektar (Ha) dengan potensi produksi diperkirakan mencapai 10.500 ton per tahun. Potensi ini menjadi bagian dari pengembangan budi daya laut nasional.
Sumber: Kantor Berita Antara
Editor: Hamdani
