NEWSCOM.ID, JAKARTA – Pemerintah Republik Indonesia (RI) berkomitmen untuk meningkatkan mutu gizi masyarakat. Pemerintah juga telah menetapkan arah perbaikan gizi nasional. Tujuannya ialah untuk menanggulangi permasalahan kesehatan seperti gizi buruk, kurang gizi, stunting, diabetes, dan obesitas serta penyakit-penyakit sejenis.
Kepala Seksi (Kasi) Mutu Gizi, Direktorat Gizi Masyarakat, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, Dr. Hera Nurlita, S.Si.T., M.Kes., menyatakan hal itu pada Jumat (28/2) di RBoJ Coffee, Jakarta Selatan, seperti dikutip dari rilis Dompet Dhuafa.
Tepatnya dalam Diskusi Publik bertema Kerawanan Pangan dan Tantangan Stunting Anak Negeri. Acara ini diselenggarakan oleh Dompet Dhuafa bekerja sama dengan Kemenkes RI.
“Masalah stunting merupakan masalah multidimensi, terdiri dari penyebab langsung seperti makanan yang tidak beragam, penyakit infeksi, dan anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi lengkap.,” tutur Dr. Hera Nurlita.
Sedangkan penyebab tidak langsung masalah stunting, lanjutnya, dapat berupa kerawanan pangan, pemantauan tumbuh kembang bayi lima tahun (balita) yang tidak optimal, serta akses sanitasi yang tidak layak. “Untuk mengatasi hal ini, kami membutuhkan peran aktif banyak pihak,” imbuh Dr. Hera Nurlita.
Menurut narasumber lainnya dalam diskusi ini, yakni Peneliti Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS), Fajri Azhari, bahwa saat ini masyarakat miskin menghadapi harga pangan yang mahal. “Dampaknya, keluarga-keluarga miskin menempuh strategi lain, yakni beralih untuk mengkonsumsi pangan yang murah dan bisa diawetkan,” ujarnya.
“Pada Februari 2020 ini, IDEAS telah melakukan penelitian mengenai korelasi antara ketimpangan masyarakat miskin dengan harga pangan yang mahal. Hasilnya, masyarakat miskin menghadapi harga pangan yang mahal,” ucapnya.
Kelompok 1 persen masyarakat termiskin, lanjut Fajri, secara rata-rata mengkonsumsi 74,4 kilogram beras per kapita per tahun, lebih banyak dari kelompok 1 persen masyarakat terkaya yang hanya mengkonsumsi 60,89 kilogram beras per kapita per tahun.
Hasil penelitian IDEAS ini didukung oleh data dari Kementerian Pertanian (Kementan) RI bahwa 88 kabupaten / kota di Indonesia rentan rawan pangan. Daerah rentan rawan pangan ditentukan berdasarkan tiga aspek, yakni ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan.
Ketiga aspek ini berdampak pada kehidupan manusia di wilayah rawan pangan, termasuk ketersediaan pangan yang kurang bagi masyarakat. Dampaknya ialah kurangnya asupan gizi bagi masyarakat.
Menurut Dompet Dhuafa, penyakit-penyakit kronis seperti kurang gizi, gizi buruk, stunting, obesitas, dan diabetes dapat terjadi akibat tingkat konsumsi seseorang yang sangat rendah dan timbulnya kemiskinan pangan di suatu wilayah.
Penyakit kronis juga memberi beban ekonomi yang sangat berat untuk biaya pengobatan, bahkan menghilangkan produktivitas seseorang. Penyakit kronis juga mendorong orang miskin untuk terjun lebih dalam ke lembah kemiskinan.
Secara umum, keluarga dengan jumlah anggota lebih banyak memiliki peluang kebih besar mengalami kemiskinan pangan.
Berdasarkan pantauan NEWSCOM.ID, diskusi publik ini menghadirkan sejumlah narasumber. Antara lain Nutrition Specialist (Spesialis Nutrisi) United Nations Children’s Fund (UNICEF) Indonesia, Sri Wahyuni Sukotjo, dan Direktur Layanan Kesehatan Cuma-cuma (LKC) Nusa Tenggara Timur (NTT) Dompet Dhuafa, drg. Martina Tirta Sari.
Adapun moderator dalam acara ini ialah General Manager (GM) Divisi Kesehatan Dompet Dhuafa, dr. Yeni Purnamasari, M.K.M. Turut hadir dan memberikan kata sambutan dalam acara ini yakni GM Corporate Secretary Dompet Dhuafa, Dian Mulyadi.
Kegiatan ini dihadiri oleh puluhan peserta yang mayoritas merupakan para jurnalis dari berbagai media di Indonesia.
Secara umum, diskusi publik ini membahas tentang berbagai program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Kemenkes RI, UNICEF dan Dompet Dhuafa di beberapa daerah dalam upaya penanggulangan stunting di masyarakat. Termasuk varian penyakit lainnya seperti gizi buruk, kurang gizi, obesitas (kegemukan), dan diabetes yang masih terkait stunting.
Secara khusus, dibahas pula penanganan penyakit stunting pada anak-anak di sejumlah kabupaten di provinsi NTT, khususnya daerah yang mengalami kerawanan pangan.
Penulis: Muhammad Ibrahim Hamdani
