NEWSCO.ID, JAKARTA – Penerapan Tatanan Normal Baru (New Normal) pasca pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) memiliki tantangan tersendiri dan berat bagi pondok pesantren dan sekolah keagamaan berbasis asrama. Hal ini disebabkan oleh sarana dan prasarana pondok pesantren dan asrama sekolah yang sangat minim.
Seperti dikutip dari laman http://www.wapresri.go.id/, Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI), Prof. KH. Ma’ruf Amin menyatakan hal itu pada Rabu (24/6), saat menjadi Narasumber Utama (Keynote Speaker) dalam Seminal Nasional Virtual bertajuk: Madrasah Diniyah Taklimiyah: Hambatan dan Harapan Menghadapi New Normal.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) Forum Komunikasi Diniyah Taklimiyah (FKDT) dan ditayangkan secara langsung melalui aplikai Zoom dan kanal Youtube FKDT Pusat pada Rabu (24/6).
“Hingga kini, belum ada standar baku antara perbandingan jumlah santri dengan luas kamar tidur sehingga sangat sulit untuk menerapkan physical distancing. Karena itu, pembukaan kegiatan sekolah/ madrasah serta perlindungan kesehatan menjadi dilema yang sangat sulit bagi Pemerintah,” tutur Wapres Prof. KH. Ma’ruf Amin pada Rabu (24/6).
Menurutnya, hasil studi di beberapa negara menunjukkan bahwa gangguan pada sistem pendidikan dapat menyebabkan dampak jangka panjang, terutama bagi kelompok rentan.
“Bagi mereka, pendidikan tidak hanya memberikan keamanan dan perlindungan, tetapi yang lebih penting adalah harapan untuk masa depan,” terangnya.
Di sisi lain, ungkapnya, selama ini proses belajar di rumah masih menimbulkan persoalan ketidaksetaraan diantara peserta didik, karena banyak rumah tangga tidak dapat memiliki akses terhadap internet.
“Menurut hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) – Badan Pusat Statistik (BPS) pada Tahun 2018, ada sekitar 61% anak tidak memiliki akses internet di rumahnya,” papar Wapres Prof. KH. Ma’ruf Amin.
Jadi, lanjutnya, kita perlu mempersiapkan bagaimana agar belajar di rumah dapat tetap berjalan efektif sehingga anak-anak dapat terlayani pendidikannya.
“Misalnya dengan menyesuaikan kondisi anak, ketersediaan koneksi internet, infrastruktur, dan fasilitas untuk belajar berbasis daring, terutama di wilayah internet sangat terbatas,” imbuh Wapres Prof. KH Ma’ruf Amin.
Dalam hal ini, ungkapnya, pemerintah sedang menyiapkan kebijakan dan langkah untuk memberikan fasilitas yang diperlukan. “Tujuannya guna mendukung pelaksanaan pembelajaran jarak jauh,” papar Wapres KH. Ma’ruf Amin.
Wapres Prof. KH. Ma’ruf Amin pun menyampaikan penghargaan yang tinggi atas penyelenggaraan seminar nasional oleh DPP FKDT ini.
Wapres juga berharap agar seluruh peserta seminar nasional dapat secara bijak dan bersama-sama memikirkan upaya perlindungan terbaik bagi anak-anak sekolah/ madrasah. “Anak-anak peserta didik itu merupakan generasi penerus bangsa. Kita harus tetap melindungi mereka dari pandemi COVID-19,” jelasnya.
“Bagaimana Saudara-saudara mencari inovasi cara belajar mengajar yang dapat menjawab berbagai tantangan dan dilema seperti saya sebutkan di atas. Inisiatif dan kreatifitas para pendidik akan sangat membantu pemerintah dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat,” ujar Wapres Prof. KH. Ma’ruf Amin.
Sebelumnya Ketua Umum DPP FKDT, Drs. H. Lukman Hakim, dalam sambutannya menyatakan bahwa hingga kini, Madrasah Diniyah Takmiliyah berjumlah lebih dari 82 ribu sekolah dan masih mengalami kendala. Antara lain sarana dan prasarana yang belum memadai, kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan yang belum terpenuhi.
“Kendala lainnya ialah keterbatasan pendanaan, serta terbatasnya kepedulian semua pihak. Namun, keterbatasan tersebut tidak akan menyurutkan langkah Madrasah Diniyah Takmiliyah untuk terus menjadi penebar dan memajukan pendidikan Islam di Indonesia,” papar Drs. KH. Lukman Hakim.
Dengan kondisi tersebut, lanjutnya, maka peran dan dukungan Pemerintah, baik pusat maupun daerah, sangat berarti untuk pengembangan Madrasah Diniyah Takmiliyah.
Seminar Daring ini dipandu oleh Ketua Bidang Kurikulum DPP FKDT, Dr. H. Suwendi, M.Ag., serta menghadirkan tiga pembicara utama, antara lain Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Islam Kementerian Agama(Kemenag) RI, Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, M.A.
Dua narasumber lainnya ialah Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, Zat/ Bahan Adiktif lainnya) Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Dr. dr. Fidiansjah, Sp.KJ, M.P.H., dan Wakil Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Drs. H. Marwan Dasopang.
Penulis: Muhammad Ibrahim Hamdani
