NEWSCOM.ID, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI), Prof. Dr. (H.C.) Drs. KH. Ma’ruf Amin, menytakan bahwa pemerintah bertekad untuk mempercepat pelaksanaan program industri halal di Indonesia.
Seperti dikutip dari laman http://www.wapresri.go.id/, Wapres Prof. KH. Ma’ruf Amin menyatakan hal itu pada Kamis (2/7), saat memimpin Rapat Pengembangan Kawasan Industri Halal di Kantor Wapres RI, Jalan Merdeka Utara, Kota Administrasi Jakarta Pusat.
“Pemerintah terus mengembangkan industri halal untuk mengejar agar (Indonesia) tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga menjadi produsen. Percepatan ini ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS),” tuturnya pada Kamis (2/7).
Salah satu amanat dari KNEKS, lanjutnya, ialah pengembangan industri produk halal. “Hari ini, saya ingin membicarakan soal mengenai (pengembangan) kawasan industri halal, karena memang industri halal ini kan sudah ada (payung hukumnya),” ujar Wapres Prof. KH. Ma’ruf Amin.
Menurutnya, salah satu pertimbangan mendasar dalam mengembangkan kawasan industri ialah nilai strategis dari suatu kawasan. Antara lain, kawasan industri harus dekat dengan pelabuhan udara, memiliki akses jalan tol, dekat dengan pelabihan laut, serta memiliki pasokan listrik dan jaringan telekomunikasi yang memadai.
“Termasuk ketersediaan pekerja yang juga terampil, dan (yang) sangat penting adalah ketersediaan lahan,” ungkap Wapres Prof. KH. Ma’ruf Amin.
Terkait hal ini, jelasnya, Wapres Prof. KH. Ma’ruf Amin pun meminta kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI, Erick Thohir, B.A., M.B.A., untuk menjajaki apakah terdapat lahan-lahan negara yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan area industri halal. “Saya melihat Pak Menteri BUMN ini yang paling kaya, banyak punya lahan,” imbuhnya.
Editor: Muhammad Ibrahim Hamdani
