NEWSCOM.ID, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia (RI), Ir. H. Joko Widodo, menginstruksikan jajaran Kabinet Indonesia Maju (KIM) untuk mempercepat belanja pemerintah guna menggerakkan perekonomian nasional. Penyebabnya, kuartal ketiga tahun 2020 akan menjadi kunci bagi upaya pemulihan ekonomi nasional.
“Di tengah pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) sekarang ini, saya melihat belanja kementerian itu harian. Naiknya berapa persen. Harian, saya lihat betul sekarang. Karena memang kuncinya di kuartal ketiga ini,” tutur Presiden Joko Widodo pada Selasa (7/7), saat memimpin Rapat Terbatas (Ratas) KIM di Istana Negara, Jakarta.
Berdasarkan rilis dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden RI kepada NEWSCOM.ID, Rabu (8/7), Ratas KIM ini mengangkat tema Percepatan Penyerapan Anggaran di Enam Kementerian/ Lembaga.
Selain itu, Presiden Joko Widodo pun yakin jika kuartal ketiga tahun 2020 ini bisa mengungkit pertumbuhan ekonomi ke plus (positif), maka tahun 2021 akan lebih mudah untuk memacu pertumbuhan ekonomi.
“Begitu kuartal ketiga bisa mengungkit ke plus (pertumbuhan ekonomi), ya sudah kuartal keempat lebih mudah, tahun depan insya Allah juga akan lebih mudah,” ujarnya.
Menurutnya, belanja pemerintah menjadi penggerak utama bagi perekonomian daerah di tengah pandemi COVID-19. Karena itu, regulasi yang berkaitan dengan belanja pemerintah agar dapat lebih disederhanakan. “Tentunya harus sesuai dengan kebutuhan di masa yang membutuhkan upaya luar biasa ini,” ucap Presiden Joko Widodo.
“Saya minta semuanya dipercepat, terutama yang anggarannya besar-besar. Ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ada Rp 70,7 triliun, Kementerian Sosial Rp 104,4 triliun, Kementerin Pertahanan Rp 117,9 triliun, Kepolisian RI Rp 92,6 triliun, dan Kementerian Perhubungan Rp32,7 triliun,” jelasnya.
Lebih jauh, Kepala Negara juga meminta jajarannya untuk bekerja berdasarkan konteks krisis dan tidak seperti dalam keadaan normal biasa. “Pembelanjaan pemerintah pun harus mengutamakan produk-produk yang ada di dalam negeri,” ungkapnya.
“Misalnya di Kementerian Pertahanan (Kemenhan), bisa saja di PT. DI (Dirgantara Indonesia), beli di PT. Pindad (Perindustrian Angkatan Darat), beli di PT. PAL (Penataran Angkatan Laut). Yang bayar di sini ya yang cash, cash, cash,” paparnya.
Presiden Joko Widodo juga menugaskan Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Letnan Jenderal (Letjen) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Purn. H. Prabowo Subianto, untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) RI guna membeli produk dalam negeri.
“Gunakan APBN, beli produk dalam negeri. Saya kira Pak Menhan juga lebih tahu mengenai ini. Saya kira belanja-belanja yang dulu, belanja ke luar, direm dulu. Beli, belanja, yang produk-produk kita. Agar apa? Ekonomi kena trigger (terpacu), bisa memacu growth (pertumbuhan) kita, pertumbuhan (ekonomi) kita,” tegas Presiden Joko Widodo.
Penulis: Muhammad Ibrahim Hamdani
