NEWSCOM.ID, MATARAM – Jajaran pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Pembumian Pancasila (GPP) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) hendaknya turut berpartisipasi aktif dalam mendorong pengembangan ekonomi berbasis komunitas.
Seperti dikutip dari laman https://koranntb.com/, harapan ini disampaikan oleh Asisten Staf Khusus (Stafsus) Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI) Bidang Ekonomi dan Keuangan, Guntur Subagja Mahardika, S.Sos., M.Si., pada Jumat (20/11) malam di Ruang Dewi Uma, Hotel Bidari Lombok, Kota Mataram, Provinsi NTB.
“Saya berharap agar DPD GPP NTB dapat berpartisipasi aktif dalam mendorong pengembangan ekonomi berbasis komunitas. Untuk wilayah NTB, potensi Pesantren tentu bisa menjadi kekuatan yang luar biasa dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi kerakyatan,” tutur Guntur Subagja Mahardika pada Jumat (20/11) malam.
Menurutnya, organisasi GPP memiliki gagasan dan konsep yang luar biasa, yakni menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Ikhtiar ini sangat penting kita lakukan.
“Terlebih bagaimana mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam program yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Guntur Subagja Mahardika.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Insan Tani dan Nelayan Indoensia (INTANI) itu pun menyarakan agar DPD GPP NTB bersinergi dengan pemerintah, para pemangku kepetingan (stakeholders), dan pihak swasta.
“Tujuannya ialah untuk mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan kearifan lokal dan potensi daerah, baik dari sisi budaya, ekonomi, dan pariwisata,” ungkapnya.
Wakil Ketua Umum (Waketum) Ikatan Alumni Program Pascasarjana ini juga mengajak DPD GPP NTB untuk bekerja sama dan bersinergi membantu tugas-tugas Wapres RI. Khususnya dalam hal pengentasan kemiskinan, pengembangan kelompok tani, dan pengembangan ekonomi syariah.
“Sebagai Asisten Stafsus Wapres RI Bidang Ekonomi dan Keuangan, kami juga mengemban tugas terkait pengentasan kemiskinan, pengembangan kelompok tani, dan pengembangan ekonomi syariah,” jelasnya.
Tiga hal ini, ucap Guntur Subagja, bisa disinergikan dengan GPP atau bisa juga menjadi salah satu program prioritas untuk GPP.
Editor: Muhammad Ibrahim Hamdani
