NEWSCOM.ID, JAKARTA – Selama masa pandemi wabah Corona Virus Desease 2019 (COVID-19), tercatat ada 1,6 juta warga yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dirumahkan oleh perusahaannya, karena dampak ekonomi dari pandemi COVID-19. Informasi ini diumumkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
Seperti dikutip dari Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Letnan Jenderal (Letjen) Tentara Nasional Indonesia (TNI) (Purn.) Doni Munardo, mengonfirmasi hal itu pada Senin (13/4) di Istana Merdeka, Jakarta, dalam Konferensi Pers virtual.
Tepatnya usai mengikuti Rapat Terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia (RI), Ir. H. Joko WIdodo, di Istana Merdeka, Jakarta.
“Dari laporan para menteri, ada 1,6 juta warga yang sudah terkena PHK dan dirumahkan sehingga harus segera diberikan Kartu Prakerja,” tutur Letjen TNI (Purn.) Doni Munardo yang juga Kepala BAdan NAsional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Dalam rapat itu, Doni Munardo menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo memerintahkan jajaran menteri untuk mempercepat penyaluran insentif program Kartu Prakerja kepada warga yang terkena PHK dan dirumahkan oleh perusahaan tempat mereka bekerja.
“Presiden juga memerintahkan agar seluruh bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat yang terdampak wabah COVID-19 harus mulai disalurkan pada pekan ini. Bansos itu antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (NLT), dan Kartu Sembako (sembilan bahan pokok),” papar Kepala BNPB itu.
Selain itu, lanjutnya, bansos juga meliputi bantuan tambahan sembako di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta, Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota dan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, serta Kota dan Kabupaten Bekasi (Jabodetabek) serta berbagai bantuan sosial lainnya.
“Dimulai juga pekan ini program jaring pengaman sosial, sehingga masyarakat terdampak, terutama di kawasan Jabodetabek, mendapat dukungan, terutama sembako dari Kementerian Sosial,” jelasnya.
Menurutnya, ada juga bantuan sosial terbaru dari pemerintah dalam bentuk sembako senilai Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan untuk masyarakat di kawasan Jabodetabek yang terdampak COVID-19.
“Bantuan ini juga (bertujuan) untuk mencegah masyarakat di Jabodetabek mudik ke kampung halamannya, karena dikhawatirkan memperluas penularan wabah COVID-19,” ungkap Letjen TNI (Purn.) Doni Munardo.
Untuk di luar kawasan Jabodetabek, lanjutnya, pemerintah pusat juga memberikan bansos tunai kepada warga yang tidak menerima bansos PKH dan bansos sembako. Bantuannya senilai Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan.
Dalam rapat itu, ungkapnya, Kepala Negara juga meminta keberadaan para Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia terus diperhatikan. “Para TKI harus dipastikan tidak kekurangan bahan makanan,” ucap Doni Munardo mengulangi perintah Presiden.
Menurutnya, masa pendaftaran bagi calon peserta Program Kartu Prakerja telah resmi dibuka pada Sabtu (11/4) oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Dr. Ir. Airlangga Hartarto, M.B.A., M.M.T.
“Hingga hari Ahad (12/4), pukul 16.00 WIB, atau 21 jam setelah pendaftaran dibuka, Kemenko Perekonomian mencatat jumlah yang mendaftar sebanyak 1,4 juta orang,” ungkap Letjen TNI (Purn) Doni Munardo.
SUmber: LKBN Antara
Editor: Hamdani
