NEWSCOM.ID, JAKARTA – Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia menegaskan bahwa pemerintah perlu memperhatikan sejumlah hal agar kebijakan-kebijakan yang diumumkan dapat memberikan dampak optimal.
Dalam rilisnya kepada NEWSCOM.ID Rabu (15/4), dua ekonom dari CORE Indonesia, Akhmad Akbar Susanto, Ph.D., dan Muhammad Ishak Razak, mengonfirmasi hal itu di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
Pertama, pemerintah perlu mempercepat distribusi bantuan sosial dan secara simultan melengkapi data penerima dengan memadukan data pemerintah dan data masyarakat.
“Idealnya, Deleted: intervensi pemerintah setidaknya harus tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, dan Deleted: tepat bentuknya. Artinya, intervensi pemerintah membutuhkan data yang akurat,” paparnya.
Namun Deletdalam kondisi saat ini, lanjutnya, pemerintah tidak dapat menunda terlalu lama distribusi bantuan Deletesosial dengan alasan data yang kurang lengkap. “Proses peningkatan kualitas data dapat Deletedberjalan seiring dengan pelaksanaan distribusi bantuan,” ujarnya.
CORE Indonesia pun menilai bahwa kemelut ekonomi saat ini juga dapat Deleted: menjadi peluang bagi pemerintah untuk memperbaiki data kependudukan berdasarkan status Deleted: ekonomi dan pekerjaan mereka secara lebih lengkap. “Harapannya, program-program sosial Deleted: pemerintah dapat lebih tepat sasaran,” ucapnya.
Kedua, ungkapnya, pemerintah harus mengintegrasikan data pengangguran dengan data penerima bantuan sosial (bansos) yang selama ini dimiliki oleh berbagai lembaga pemerintah dan non-pemerintah.
“Misalnya data penganguran dan data penerima bansos dari Deleted: Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia (RI), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Ketenagakerjaan dan Deleted: Transmigrasi, serta lembaga administrasi pemerintah hingga tingkat desa/ kelurahan,” jelasnya.
Termasuk Deleted: lembaga masyarakat, ucapnya, terutama Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) serta asosiasi-asosiasi tenaga kerja. Deleted:
“Pemerintah juga dapat memanfaatkan data Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dimiliki oleh Deleted: BPJS Kesehatan sebanyak 96,8 juta penerima yang sebagian datanya telah memiliki nama Deleted: dan alamat,” ucapnya.
Meskipun demikian, katanya, pemerintah harus membuka peluang upgrading (perbaikan) data Deletberdasarkan informasi dari lembaga pemerintah dan masyarakat di tingkat bawah.
Ketiga, ucapnya, pemerintah harus menyesuaikan skema bantuan Kartu Pra-Kerja dengan memprioritaskan bagi para pengangguran yang tidak mampu, khususnya yang terkena dampak pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19), dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Menurut CORE Indonesia, pemerintah perlu meninjau ulang paket pelatihan senilai Rp 1 juta yang mengalir kepada penyelenggara pelatihan pada masa pandemi COVID-19 ini. “Apalagi hal itu satu paket dengan insentif pelatihan dan biaya survei senilai masing-masing Rp 600 ribu dan Rp 150 ribu,” tambahnya.
“Alasannya, peningkatan jumlah pengangguran saat ini terjadi akibat turunnya permintaan tenaga kerja karena perlambatan ekonomi (demand shock), bukan akibat persoalan kualitas supply (pasokan) tenaga kerja sehingga membutuhkan peningkatan skill (keahlian) ungkapnya.
Dua ekonom dari CORE Indoensia itu juga berpendapat bahwa Program Kartu Pra-Kerja dapat menjadi basis untuk membenahi data pengangguran sehingga dapat dijadikan sebagai basis data pengangguran yang real time (terkini).
Data itu, lanjutnya, dapat menjadi basis bagi kebijakan-kebijakan di bidang ketenagakerjaan, seperti memberikan sejenis unemployment benefit dalam bentuk bantuan untuk mendapatkan Deleted: pekerjaan.
“Apalagi sasaran Kartu Pra-Kerja sebanyak 5,6 juta orang, setara dengan 80 Deleted: persen angka pengangguran yang mencapai 7 juta orang (per Agustus 2019),” ucapnya.
Penulis: Muhammad Ibrahim Hamdani
