NEWSCOM.ID, JAKARTA – Pemerintah Republik Indonesia (RI) terus berupaya melakukan testing (uji spesimen), tracing (penelusuran), dan treatment (pengobatan) atau 3T terhadap masyarakat guna menekan laju penyebaran pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) di Indonesia.
Asisten Staf Khusus Wakil Presiden RI Bidang EKonomi dan Keuangan, Guntur Subagja Mahardika, S.Sos., M.Si., menyatakan hal itu pada Kamis (10/9) siang, saat menjadi narasumber secara daring, dalam Web Seminar (Webinar) bertajuk Waspada Corona Virus Desease 2019 (COVID-19).
Berdasarkan pantauan NEWSCOM.ID, webinar ini diselenggarakan oleh Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Djalaludin Pane Foundation (DPF) bekerja sama dengan PP MES dan Positive Vibes.
“Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo, meminta agar upaya testing, tracing, dan treatment dapat terus ditingkatkan untuk dapat menekan laju penyebaran pandemi COVID-19 di tanah air,” tutur Guntur Subagja Mahardika pada Kamis (10/9) siang.
Namun, lanjutnya, kapasitas uji spesimen di Indonesia masih rendah, kurang lebih 119 ribu tes atau 0,4 persen dalam sepekan terakhir, sejak 31 Agustus hingga 6 September 2020. “Padahal, idealnya 267.000 tes per pekan. Sesuai standar World Health Organization (WHO), jumlah tes harus mencapai satu orang per 1.000 populasi per pekan,” ujarnya.
Menurut Ketua Komite Kebijakan dan Kerja Sama Pemerintah Pengurus Pusat (PP) Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) itu, tingkat warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia juga tinggi, yakni 13,8 persen. “Hasil ini ada di atas batas maksimal Word Health Organization (WHO) sebesar 5 persen,” imbuhnya.
“Selain itu, kapasitas tracing atau pelacakan kontak erat di Indonesia tidak merata. Dampaknya, potensi penularan virus Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) – Corona Virus (CoV)-2 menjadi tinggi akibat rendahnya kapasitas tracing di Indonesia,” paparnya.
Ketua Center for Strategic Policy Studies (CSPS) Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia (UI) itu juga menjelaskan bahwa secara ideal, 30 orang diisolasi atau menjalani karantina untuk setiap satu kasus positif terkonfirmasi COVID-19.
“Kita juga memerlukan peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan di Indonesia. Hal ini penting untuk treatment atau perawatan dan isolasi warga yang terkonfirmasi positif COVID-19. Misalnya di Papua, rasio antara tempat tidur isolasi dan Unit Gawat Darurat (Intensive Care Unit) sudah mencapai 100 persen pada 28 Agustus 2020,” ujarnya.
Wakil Ketua Umum Ikatan Alumni (Iluni) Sekolah Pascasarjana UI ini juga mengingatkan bahwa dari 510 kabupaten atau kota di Indonesia, tercatat ada 459 kabupaten atau kota yang memiliki kapasitas lacak rendah. “Sedangkan 51 kabupaten atau kota lainnya mampu melakukan pelacakan di atas batas maksimal,” imbuhnya.
Penulis: Muhammad Ibrahim Hamdani
