NEWSCOM.ID, LOMBOK TENGAH – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Pembumian Pancasila (GPP) Nusa Tenggara Barat (NTB) telah menyelenggarakan Dialog Kebangsaan Ekonomi Syariah Berbasis Komunitas pada Sabtu (21/11), bertempat di Yayasan Pondok Pesantren (Ponpes) Darul Muhibbin Nahdlatul Wathan (NW) Mispalah.
Ponpes tersebut terletak di Jalan Raya Tuan Guru Haji (TGH) Lopan, Kampung Mispalah, Lingkungan Merang, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB.
Dalam rilisnya kepada NEWSCOM.ID, Sabtu (21/11) siang, DPD GPP NTB mengonfirmasi hal ini. Kegiatan ini menghadirkan tiga pemateri atau narasumber, antara lain Asisten Staf Khusus Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI) Bidang Ekonomi dan Keuangan, Guntur Subagja Mahardika, S.Sos., M.Si.
Dua pemateri lainnya ialah Guru Besar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mataram, Prof. Dr. H. Agil Al Idrus, M.Si., dan Sekretaris Dewan Pakar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GPP, Dr. Nyoman Astawa, M.Si., M.Phil.
Adapun moderator dalam acara ini ialah Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Dr. (Candidate.) Ihsan Hamid, M.A.Pol., sedangkan yang menjadi koordinator acara ialah H. Muhammad Farid Wajdi, S.Kom.
Turut hadir dan memberikan sambutan dalam acara ini ialah Ketua DPD GPP NTB, Dr. (H.C.) Sunardi Ayub, S.H., M.H., dan Ketua Yayasan Ponpes Darul Muhibbin NW Mispalah, Tuan Guru (TG). Drs. H. Muhammad Natsir Abdillah, M.A.
Turut hadir selaku tuan rumah kehormatan dalam acara ini ialah dua pengasuh Yayasan Ponpes Darul Muhibbin NW Mispalah, yakni Tuan Guru Haji (TGH). Muhammad Shobri Azhari, Qh, dan TGH. Habib Ziadi Thahir, LQ, S.Pd.I., M.Pd.
Hadir pula sejumlah tokoh agama Islam dan tokoh masyarakat setempat, yakni TGH. Muhammad Adam M.Pd., TGH. dan TGH. Muhammad Thahir Azhari, QH., serta sekitar 60 tuan guru, pengurus pesantren dan santri Ponpes Darul Muhibbin NW Mispalah.
Dalam paparannya, Asisten Staf Khusus Wapres RI Bidang Ekonomi dan Keuangan, Guntur Subagja Mahardika, menayatakan bahwa kolaborasi antara kemandirian pesantren dengan ekonomi syariah berbasis komunitas menjadi motor penggerak ekonomi rakyat.
“Terbukti bahwa kolaborasi antara kemandirian pesantren dengan ekonomi syariah berbasis komunitas menjadi faktor kunci penggerak ekonomi rakyat, khususnya ekonomi masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah,” jelas Guntur Subagja.
Ketua Umum Dewan Pimpinan PUsat (DPP) Insan Tani dan Nelayan Indonesia (INTANI) ini pun mengungkapkan rasa syukur dan bahagia atas terselenggaranya acara ini.
“Saya senang sekali dapat berada di tengah-tengah para habaib, tuan guru, para santri, akademisi, dan rekan-rekan sebangsa dan setanah air dalam bingkai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia,” ungkapnya.
Kegiatan ini dipimpin oleh H. Ahmad Turmuzi, S.S., M.Pd., selaku ketua panitia dan Zubaer, S.Pd., M.Sn., selaku sekretaris panitia.
Penulis: Muhammad Ibrahim Hamdani
