NEWSCOM.ID, LOMBOK TENGAH – Pondok Pesantren berpotensi besar sebagai hub atau pusat pembangunan pertanian rakyat. Komunitas pesantren seperti santri, Kyai atau Tuan Guru, dan komunitas warga di sekitarnya jelas berperan penting dalam membangun ekosisten kedaulatan dan ketahanan pangan berbasis masyarakat.
Asisten Staf Khusus (Stafsus) Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI) Bidang Ekonomi dan Keuangan, Guntur SUbagja Mahardika, S.Sos., M.Si., menyatakan hal itu pada Sabtu (21/11) di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Tepatnya saat bersilaturahmi dan bertatap muka dengan sekitar 60 pimpinan pondok pesantren, Tuan Guru Haji (TGH), di Yayasan Pondok Pesantren (Ponpes) Darul Muhibbin Nahdlatul Wathan (NW) Mispalah, Kampung Mispalah, Lingkungan Merang, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB.
“Sebagai hub pembangunan pertanian rakyat, pondok pesantren berperan penting dalam membangun ekosistem kedaulatan dan ketahanan pangan berbasis masyarakat. Untuk mewujudkan itu, komunitas pesantren dapat berikhtiar meningkatkan sumber daya, produksi, memperkuat kelembagaan dan nilai tambah produk-produk pertanian,” tuturnya.
Menurutnya, kondisi saat ini sangat memungkinkan bagi pondok pesantren untuk membuat Badan Usaha Milik Pesantren (BUMTren) dengan konsep penguatan ekonomi masyarakat berbasis pesantren.
“BUMTren berperan penting dalam mengembangkan kerja sama kemitraan Inti Plasma yang melibatkan petani, peternak dan pembudidaya dari sektor hulu hingga hilir. BUMTren pun dapat berbentuk Koperasi Pesantren yang dapat mengelola kelompok tani, ternak, budi daya, dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di sekitar pesantren,” ujarnya.
Menurutnya, BUMTren memiliki lingkup kegiatan ekonomi yang luas, mulai dari Off Taker atau produsen dan pengumpul hasil panen, memperoses nilai tambah (added value) terhadap hasil panen seperti pengemasan, hingga melakukan pemasaran dan distribusi produk-produk pertanian kepada konsumen.
“BUMTren memiliki lingkup kegiatan ekonomi yang sangat luas, meliputi Off Taker atau memproduksi dan mengumpulkan hasil panen, memproses nilai tambah seperti kemasan produk, serta memasarkan dan mendistribusikan produk-produk kepada konsumen,” jelas Guntur Subagja Mahardika.
Dalam kegiatan Dialog Kebangsaan Ekonomi Syariah Berbasis Komunitas ini, Guntur Subagja menjadi pemateri bersama-sama Guru Besar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mataram, Prof. Dr. H. Agil Al Idrus, M.Si., dan Sekretaris Dewan Pakar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GPP, Dr. Nyoman Astawa, M.Si., M.Phil.
Acara ini diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Pembumian Pancasila (GPP) Provinsi NTB.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Jalan Raya TGH Lopan itu, turut hadir jajaran DPD GPP Provinsi NTB dan Komunitas Kelompok Peternak Sapi NTB. Acara ini berlangsung sejak Pukul 08.00 – 14.30 Waktu Indonesia Barat (WIB).
Adapun moderator dalam acara ini ialah Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Dr. (Candidate.) Ihsan Hamid, M.A.Pol. Sedangkan yang menjadi Ketua Panitia ialah Dr. H. Ahmad Turmuzi, S.S., M.Pd., dengan Sekretaris Panitia, Zubaer, S.Pd., M.Sn., dan Bendahara Panitia, H. Muhammad Farid Wajdi, S.Kom.
Turut hadir dan memberikan sambutan dalam acara ini ialah Ketua DPD GPP NTB, Dr. (H.C.) Sunardi Ayub, S.H., M.H., dan Ketua Yayasan Ponpes Darul Muhibbin NW Mispalah, Tuan Guru (TG). Drs. H. Muhammad Natsir Abdillah, M.A.
Hadir pula dua tokoh agama pengasuh Yayasan Ponpes Darul Muhibbin NW Mispalah, yakni TGH. Muhammad Shobri Azhari, Qh, dan TGH. Habib Ziadi Thahir, LQ, S.Pd.I., M.Pd., serta tokoh-tokoh agama setempat, antara lain TGH. Muhammad Adam M.Pd., TGH. dan TGH. Muhammad Thahir Azhari, QH.
Penulis: Muhammad Ibrahim Hamdani
