NEWSCOM.ID, JAKARTA – Pemerintah Republik Indonesia (RI) perlu mengoptimalkan peran Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait untuk menjadi off taker atau penjamin pembeli komoditas pertanian.
Hal ini penting untuk menjamin ketersediaan stok pangan nasional dan menyerap produk pertanian petani di seluruh Indonesia. Kebijakan ini juga bertujuan untuk menjaga pendapatan jutaan petani Indonesia yang saat ini mengalami kelesuan pasar akibat dampak pandemi virus corona jenis baru atau COVID-19.
Salah satu sektor yang terdampak signifikan akibat pandemi COVID-19 ialah sektor pertanian. Saat ini, komoditas pertanian seperti sayur-mayur dan hortikultura yang diproduksi petani sangat rendah serapan pasarnya.
Kondisi ini terjadi akibat berkurangnya bandar-bandar yang selama ini membeli produk pertanian dari para petani sekaligus memasok produk-produk tersebut ke pasar-pasar dan industri. Akibat ekonomi yang sedang lesu, maka jalur distribusi logistik terganggu dan daya beli masyarakat menunggu.
Hal-hal tersebut menjadi poin penting dalam Focus Group Discussin (FGD) Online Staf Khusus Wakil Presiden (Wapres) RI Bidang Ekonomi dan Keuangan, Dr. Lukmanul Hakim, M.Si., bersama Tim Ekonomi Kerakyatan Arus Baru Indonesia (ARBI). Acara ini diselengarakan melalui Webinar pada Rabu (1/4) sore.
Informasi dan data-data di atas dikutip dari Siaran Pers Staf Khusus Wapres RI Bidang Ekonomi dan Keuangan, Dr. Lukmanul Hakim, M.Si., pada Kamis (2/4).
“Pemerintah perlu mengoptimalkan peran Bulog dan BUMN untuk ketersediaan pangan dan menjadi off-taker produk hasil pertanian,” tutur Staf Khusus (Stafsus) Wakil Presiden RI, Dr Lukmanul Hakim.
Menurutnya, perlu tindak lanjut segera atas kebijakan pemerintah yang akan mengeluarkan stimulus penanganan dampak covid-19 senilai Rp 405,1 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) RI.
“Sebagian dari stimulus itu untuk pemulihan ekonomi nasional dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), termasuk sektor pertanian. Ini harus kita tindak lanjut dan diimplementasikan secara efektif,” papar Dr. Lukmanul Hakim.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa pemerintah akan memberikan tambahan anggaran snilai Rp 405,1 triliun untuk penangan wabah virus corona jenis baru atau COVID-19.
Total anggaran itu dialokasikan senilai Rp 75 triliun untuk bidang kesehatan, Rp 110 triliun untuk perlindungan sosial, Rp 150 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional, dan Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat.
FGD Online ini mengusung tema: Strategi Efektivitas Implementasi Stimulus Ekonomi Dampak Covid-19 dan menghadilkan sejumlah narasumber, antara lain Staf Khusus Wapres RI Bidang Ekonomi & Keuangan, Dr. Lukmanul Hakim, M.Si., dan Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII, Dr. Ir. Wahyu.
Narasumber lainnya ialah Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Jagung Indonesia, Dr. Ir. Maxdeyul Sola, Ketua Umum Perhimpunan Agronomi Indonesia (PERAGI), Prof. (Riset). Dr. Ir. Muhammad Syakir, dan Ketua Pengurus Yayasan Dompet Dhuafa Republika, Nasyith Majidi, serta Kepala Divisi Social Enterprise Bank Rakyat Indonesia (BRI), Anas Iskandar.
FGD Online ini dipandu oleh moderator, yakni Asisten Staf Khusus Wapres RI Bidang Ekonomi dan Keuangan, Guntur Subagja Mahardika, M.Si.
Penulis: Muhammad Ibrahim Hamdani
