PSBB, Pemprov Jabar Menyalurkan 5.237 Paket Sembako dan Bansos

0
106
Sumber: LKBN Antara

NEWSCOM.ID, BANDUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) telah menyalurkan paket sembilan bahan pokok (sembako) bantuan sosial (bansos) tunai dan non tunai kepada 5.237 Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) hingga Selasa (21/4) di 10 wilayah terdampak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Seperti dikutip dari Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara, 10 wilayah yang terdampak PSBB akibat pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) itu ialah Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota dan Kabupaten Bekasi, Kota dan Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang.

“Sampai hari ini, Selasa (21/4), sekitar 5.237 paket bantuan sudah disalurkan di 10 wilayah yang menerapkan PSBB, kawasan Bodebek dan Bandung Raya,” tutur Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemprov Jabar, Drs. H. Mohamad Arifin Soedjayana, M.M. di Kota Bandung, Selasa (21/4).

Menurutnya, penyaluran paket bantuan sosial (bansos) senilai Rp 500 ribu itu masih terfokus di 10 daerah yang menerapkan PSBB. “Penyaluran bantuan berupa uang tunai Rp 150.000 dan sembako ini ditargetkan bisa mencapai 264.085 lokasi pada pekan ini,” tutur H. Mohamad Arifin.

Prosesnya dibantu oleh PT Pos Indonesia, ucap Mohammad Arifin, bekerja sama dengan ojek daring dan ojek pangkalan. Berdasarkan hasil monitoring Pemprov Jabar, proses penyaluran bantuan berjalan baik.

“Ada riak-riak soal bantuan, tapi tidak akan menghentikan proses penyaluran yang sudah berjalan baik. Pelibatan ojek online dan ojek pangkalan sangat membantu penyerahan bantuan pada KRTS sasaran,” ujarnya.

Dari 5.237 paket bantuan yang sudah diserahkan, ungkapnya, Pemprov. Jabar mencatat ada 371 paket yang kembali ke PT Pos karena alamat KRTS tidak sesuai dengan data.

Menurutnya, proses penyaluran paket bansos itu disertai dengan proses pelaporan yang ketat, dimana kurir baik ojek daring, ojek pangkalan maupun petugas PT. Pos Indonesia harus menyerahkan langsung pada penerima.

“Si penerima menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), sesuai alamat, sesuai data. Pihak kurir lalu mengambil foto penerima untuk dilaporkan lewat aplikasi yang sudah disiapkan,” papar Mohamad Arifin.

Sedangkan yang retur (dikembalikan) itu, lanjutnya, biasanya karena ketidaklengkapan data, bisa nama jalan, Rukun Tangga (RT), Rukun Warga (RW)-nya keliru. “Sejauh ini rata-rata sesuai, by name by address (nama dan alamat),” imbuh Mohamad Arifin.

Menurutnya, terkait urusan penerima bantuan, saat ini datanya masih terus diperbaharui. Sambil menunggu data dari daerah yang diusulkan oleh RT/ RW dan ditandatangani, surat tanggung jawab mutlak dari Kepala Dinas Sosial (Dinsos) masing-masing daerah, proses penyaluran tidak akan berhenti.

“Saya tanya ke Pak Gubernur, Ridwan Kamil, bagaimana pak penyaluran. Pak Gubernur bilang jalan terus,” katanya.

Penyaluran paket sembako bansos tunai dan non tunai yang sedang berjalan di kawasan Bodebek dan Bandung Raya ini memang sudah dinantikan warga yang perekonomiannya terdampak pandemi COVID-19.

Aan Sutisna, warga Cidamar, Kota Cimahi, yang mendapat bantuan mengatakan keluarganya sangat terbantu atas bantuan tunai dan non-tunai yang didapatkan. “Saya akan memanfaatkan bantuan tersebut untuk menghidupi keluarga selama pemerintah melakukan pencegahan virus COVID-19,” tutur Aan pada Selasa (21/4).

Bantuan non-tunai berupa sembako, lanjutnya, bisa dikonsumsi keluarganya selama penerapan PSBB di Kota Cimahi. “Sedangkan bantuan tunai berupa uang Rp 150.000 dapat dimanfaatkan jika ada kebutuhan mendadak dan penting,” ujarnya.

“Terima kasih atas bantuannya dari pemerintah, Bapak Gubernur, mudah-mudahan bermanfaat lahir batin, dunia akhirat,” katanya.

Warga lainnya, Yayan Sopian, penerima bansos di Kota Bandung, juga sumringah. Bantuan dari Pemprov Jabar datang di saat dirinya sudah membutuhkan.

Yayan pun memuji upaya Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung yang dengan cepat mendata penerima bantuan dan menyalurkan bantuan sebelum PSBB dijalankan. “Ucapan terima kasih saya pada Pak Gubernur dan Wali Kota Bandung atas bantuannya,” katanya.

Sementara itu pengemudi ojek daring sempat dikritik sejumlah pihak karena dianggap diistimewakan dalam kondisi pencegahan COVID-19.

Di luar urusan jasa yang mendapat beberapa keringanan dari sisi aturan, ojek daring dan ojek pangkalan pun diberdayakan. Dalam menyalurkan bansos pada ribuan KRTS, Pemprov Jawa Barat melibatkan mereka dalam mendistribusikan bantuan. Namun hal ini bukan perkara sederhana.

Herman, salah seorang pengemudi ojek daring di Bandung, mengaku sangat terbantu dengan kebijakan Gubernur Jabar, Dr. H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D. Pemprov Jabar melibatkan para sopir ojek untuk mendistribusikan bansos.

“Pemesanan antar penumpang turun drastis, pemasukan tidak sebanyak kondisi normal, pemesanan layanan antar makanan juga turun. Tapi alhamdulilah, sekarang diperbantukan menyalurkan bantuan, kami dapat tambahan,” ungkap Herman.

Herman mengaku mendengar jika pelaku usaha transportasi lain menganggap pemerintah mengistimewakan para pengemudi ojek daring. Namun, pekerjaan distribusi bansos bukan hal mudah bagi para pengemudi ojek daring.

“Akses ke penerima bantuan sempit, kadang-kadang motor kita tidak bisa masuk soalnya di gang, rata-rata yang dapat bantuan warga di kawasan padat penduduk,” ungkapnya.

Menurutnya, para pengemudi ojek semangat menyukseskan penyaluran bansos itu karena mendapat amanah agar bantuan sampai tepat sasaran. “Situasinya lagi tidak normal, tapi amanah bansos harus sampai di tangan warga tetap kami jalankan,” ujarnya.

Sumber: LKBN Antara

Editor: Hamdani

LEAVE A REPLY