InMind Institute-CSPS SKSG UI-RPI Sepakat Membentuk Konsorsium Moderasi Kebangsaan Indonesia

0
240
Sumber: Yanuardi Syukur, S.Sos., M.Si.

NEWSCOM.ID, DEPOK – Institut Inisiatif Moderasi Indonesia (InMind Institute), Rumah Produktif Indonesia (RPI) dan Center for Strategic Policy Studies (CSPS) – Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia (UI) sepakat untuk membentuk Konsorsium Moderasi Kebangsaan Indonesia.

Kesepakatan bersama ini lahir dari hasil diskusi antara Direktur Eksekutif InMind Institute, Drs. Yon Machmudi, Ph.D., dengan Presiden Rumah Produktif Indonesia (RPI), Yanuardi Syukur, S.Sos., M.Si., dan Bendahara CSPS – SKSG UI, Muhammad Ibrahim Hamdani, S.I.P., M.Si., pada Rabu (22/7) sore.

Diskusi ini bertempat di Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Diskusi ini berlangsung selama sekitar 90 menit, sejak Pukul 16:30 hingga Pukul 18:00 Waktu Indonesia Barat (WIB).

Ketiganya juga saling bertukar pikiran dan informasi mengenai karakteristik ketiga organisasi serta beragam isu sosial, politik, agama, ekonomi, dan kesehatan yang kini terjadi di Indonesia.

Konsorsium Moderasi Kebangsaan Indonesia ini bertujuan untuk memberikan masukan kepada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Indonesia agar dapat membuat keputusan dan kebijakan stratejik yang bersifat moderat, produktif, dan mandiri sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Gambar mungkin berisi: satu orang atau lebih, orang berdiri, kacamata gelap dan janggut
SUmber: Yanuardi Syukur, S.Sos., M.Si.

Menurut Yon Machmudi, Ph.D., yang juga Ketua Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam (KTTI) SKSG UI itu, para pemangku kebijakan di Indonesia harus bisa membuat kebijakan-kebijakan yang moderat, baik di lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

“Bangsa Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam suku, ras, etnis, bahasa, agama dan budaya ini harus mengembangkan pemahaman moderat dalam kehidupan bersama berdasarkan Pancasila,” ujarnya.

Konsekuensinya, lanjut Yon Machmudi, kebijakan-kebijakan pemerintah harus menitikberatkan pada moderasi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

“Dengan kebijakan pemerintah yang moderat, kita telah menjaga Indonesia tetap pada jalur konsensus bersama, yakni Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Moderasi berarti membuka dialog dan bersikap terbuka, namun tetap memiliki prinsip kepada kebenaran yang hakiki,” jelas Yon Machmudi yang juga Pakar Timur Tengah ini.

Komitmen para pihak untuk memegang teguh kebijakan yang diyakininya ini, ucap Yon Machmudi, ditunjukkan dengan dialog dan sikap yang bersahabat sehingga tidak menghasilkan kekakuan terhadap kalangan atau kelompok lain yang berbeda.

Gambar mungkin berisi: 1 orang, berdiri
Sumber: Yanuardi Syulur, S.Sos., M.Si.

Sedangkan Yanuardi Syukur, M.Si., yang juga Sekretaris CSPS SKSG UI, menyatakan bahwa sikap produktif merupakan ikhtiar untuk membangkitkan potensi unggul anak bangsa dalam minat, bakat, dan keahliannya masing-masing.

“Konsekuensinya, kebijakan pemerintah harus produktif sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kita harus terus berjuang untuk membangkitkan potensi unggul anak bangsa demi Indonesia Jaya melalui kebijakan pemerintah yang produktif,” papar Yanuardi Syukur yang juga Sekretaris CSPS – SKSG UI itu.

Ikhtiar pemerintah untuk membuat kebijakan yang produktif ini, lanjutnya, sangat penting untuk menjaga, merawat dan mengembangkan Pancasila demi kepentingan kita bersama.

Menurutnya, produktifitas dari suatu organisasi dapat muncul dengan cara belajar bersama (learning together), saling berbagi dan bersikap gembira (sharing and be happy), serta berbagi cerita (tell stories) antar sesama pengurus dan dengan organisasi lainnya. “Konsorsium Moderasi Kebijakan Indonesia bertujuan untuk mewujudkan hal itu,” tuturnya.

Gambar mungkin berisi: 1 orang, berdiri
Sumber: Yanuardi Syukur, S.Sos., M.Si.

Sementara Muhammad Ibrahim Hamdani, yang juga Direktur Hubungan Kemasyarakatan (Humas) dan Media InMind Institute, menyatakan bahwa pemerintah harus memiliki kebijakan stratejik yang bersifat moderat, produktif, dan berorientasi kepada upaya mewujudkan kemandirian bangsa sehingga masyarakat dapat hidup sejahtera.

“Pemerintah harus terus berikhtiar untuk menerapkan kebijakan stratejik yang berwawasan nasional dan berorientasi kepada kemandirian bangsa. Ikhtiar ini penting untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu wujudnya ialah ketahanan pangan nasional,” ucapnya.

Menurutnya, sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional sehingga penyakit gizi buruk akut atau stunting dapat diminimalkan di masa depan. “Kebijakan pemerintah harus berpihak kepada para petani, nelayan, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM),” imbuh Muhammad Ibrahim Hamdani.

Tujuannya, lanjut presenter program Khazanah Timur Tengah ini, ketahanan pangan nasional dapat terwujud di masa depan. Masa depan bangsa pun dapat lebih terjamin dengan tumbuh kembangnya generasi muda Indonesia secara baik dan berkualitas.

Penulis: Muhammad Ibrahim Hamdani, S.I.P., M.Si.

Redaktur NEWSCOM.ID/ Bendahara CSPS – SKSG UI

Direktur Humas dan Media InMind Institute

LEAVE A REPLY