NEWSCOM.ID, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia (RI), Ir. H. Joko Widodo, memerintahkan kementerian dan lembaga-lembaga terkait untuk segera menerapkan program Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net).
Program ini bertujuan untuk melakuan mitigasi terhadap dampak ekonomi dari pandemi virus corona jenis baru atau COVID-19. Khususnya dalam bentuk pemberian stimulus bagi para pekerja informal yang telah mengalami penurunan penghasilan.
Seperti dikutip dari Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara, Presiden Joko Widodo menyatakan hal itu pada Senin (30/3) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
Tepatnya dalam rapat terbatas bertema Antisipasi Mudik Lebaran, melalui Video Konferensi dengan Wakil Presiden RI, Prof. Dr. (H.C.) Drs. KH. Ma’ruf Amin, dan para menteri Kabinet Indonesia Maju.
“Pemerintah sudah mendeteksi adanya arus mudik yang terjadi lebih awal, dibandingkan rutinitias pulang kampung pada tahun-tahun sebelumnya. Mudik dini itu banyak dilakukan oleh pekerja informal,” tutur Presiden Joko Widodo.
Para pekerja informal itu, lanjutnya, mengalami penurunan pendapatan atau bahkan kehilangan pekerjaan sejak diberlakukannya masa tanggap darurat di Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta sejak Kamis (20/3) lalu. “Kebijakan ini juga berimbas kepada kota-kota di sekitar DKI Jakarta,” papar Presiden Joko Widodo.
“Tidak ada pendapatan sama sekali akibat diterapkan kebijakan tanggap darurat yang membuat bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, ibadah dari rumah. Oleh karena itu, saya minta percepatan program social safety net yang memberikan perlindungan sosial di sektor informal,” jelasnya.
Pemberian jaring pengaman sosial ini, lanjutnya, diharapkan dapat menjadi insentif bagi para pekerja informal, terutama yang bergerak di sektor usaha mikro dan usaha kecil.
“Betul-betul segera dilaksanakan di lapangan sehingga para pekerja informal, buruh harian, asongan semua bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ungkapnya.
Kepala Negara RI itu juga menyatakan bahwa selama delapan hari terakhir atau sejak Sabtu (22/3) hingga hari ini, Senin (30/3), terdapat 14 ribu penumpang yang telah keluar dari wilayah Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta, Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota dan Kabupaten Tangerang, serta Kota dan Kabupaten Bekasi (Jabodetabek).
“Mereka bertolak ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan 876 armada bus. Ini belum dihitung arus mudik dini yang menggunakan transportasi massal lainnya, misalnya kereta api maupun kapal laut, dan angkutan udara, serta yang menggunakan mobil pribadi,” ucap Presiden Joko Widodo.
Sebelumnya, pemerintah juga telah menyiapkan beberapa program untuk percepatan pelaksanaan jaring pengaman sosial seperti dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI.
Kemensos RI mencontohkan beberapa program jaring pengaman sosial itu, antara lain peningkatan Kartu Program Sembako dari semula Rp150.000/ Keluarga Penerima Manfaat (KPM)/ bulan menjadi Rp200.000/ KPM/ bulan.
Selain itu, Kemensos juga mempercepat penyaluran bantuan kepada 10 juta KPM Program Keluarga Harapan (PKH). Penyaluran bantuan PKH dilakukan setiap tiga bulan atau sebanyak empat kali dalam setahun, yakni pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober setiap tahun.
“Untuk pencairan periode kedua, yakni pada bulan April, dimajukan pada bulan Maret ini. Demikian pula untuk pencairan periode ketiga pada Juli, akan dimajukan pada bulan April nanti,” papar Direktur Jenderal (Dirjen) Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kemensos, Drs. Asep Sasa Purnama, M.Si.
Ia menyatakan hal itu pada Selasa (24/3), dalam Konferensi Pers di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta.
Sumber: LKBN Antara
Editor: Hamdani
