NEWSCOM.ID, JAKARTA – Seluruh negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) telah sepakat untuk mengambil langkah-langkah politik, hukum dan ekonomi, sebagai tanggapan atas rencana aneksasi wilayah Palestina oleh Israel. Kesepakatan ini merupakan hasil dari Konferensi Tingkat Menteri – Luar Biasa (KTM – LB) OKI pada Rabu (10/6).
Seperti dikutip dari laman https://www.antaranews.com/, Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia (RI), Hj. Retno Lestari Priansari Marsudi, S.I.P., L.L.M., mengonfirmasi hal itu pada Rabu (10/6), dalam keterangan tertulisnya kepada media. Menlu Retno Lestari mengikuti KTM – LB OKI yang diselenggarakan secara virtual ini secara daring dari Jakarta.
“Pemerintah RI telah menggalang dukungan internasional untuk Palestina, antara lain melalui Surat Menlu RI kepada para menlu negara-negara anggota Gerakan Non-Blok (GNB), Kelompok-77, OKI, Uni Eropa, dan seluruh anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK – PBB),” jelas Menlu Retno Lestari.
Surat itu, lanjutnya, memuat posisi tegas Indonesia dalam menolak rencana aneksasi oleh Israel terhadap wilayah Palestina.
Sejak Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu, mengumumkan rencana aneksasi terhadap wilayah Tepi Barat, maka isu Palestina pun kembali menjadi perhatian dalam agenda politik luar negeri RI.
Menurutnya, rencana pencaplokan wilayah Palestina oleh Israel dalam beberapa pekan ini muncul sebagai bagian dari “Kesepakatan Abad Ini” antara Presiden Amerika Serikat (AS), Donald John Trump, dengan PM Israel, Benjamin Netanyahu, dan diumukan pada 28 Januari 2020.
“Kesepakatan Abad Ini merujuk pada pengakuan secara sepihak pemerintah AS terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel yang tidak terbagi. Bahkan Pemerintah AS mengakui kedaulatan Israel atas sebagian besar wilayah Tepi Barat dalam ‘Kesepakatan Abad Ini’,” tulis Menlu Retno Lestari dalam keterangan tertulisnya.
Akibatnya, ungkap Menlu Retno, rencana aneksasi wilayah Palestina oleh Israel ini didukung oleh pemeirntah AS, namun ditentang oleh Palestina serta sebagian besar negara Asia dan Eropa.
Bahkan pemerintah Palestina telah mengajukan resolusi kepada Majelis Umum PBB untuk mengutuk rencana pencaplokan Tepi Barat dan Lembah Jordan oleh Israel. Namun Delegasi Palestina di PBB sadar bahwa AS memiliki hak veto di DK PBB.
Palestina menilai bahwa Washington (AS) telah menjadi sekutu Israel dan dipastikan mendukung rencana pencaplokan Tepi Barat.
Penulis: Muhammad Ibrahim Hamdani
