NEWSCOM.ID, JAKARTA – Kolaborasi antar sektor di Indonesia sangat diperlukan untuk meningkatkan produksi dan ketahanan pangan saat berlangsungnya pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19). Kolaborasi itu melibatkan pemerintah, petani, dunia usaha, lembaga keuangan, perguruan tinggi dan partisipasi masyarakat.
Staf Khusus (Stafsus) Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI) Bidang Ekonomi dan Keuangan, Ir. H. Lukmanul Hakim, M.Si., Ph.D., menyatakan hal itu pada Kamis (13/8), dalam rilisnya kepada NEWSCOM.ID.
“Dengan kerja sama, sinergi, dan gotong royong semua sektor, produksi pangan akan meningkat signifikan untuk memenuhi kebutuhan nasional dan ekspor,” tutur Lukmanul Hakim, Ph.D., pada Kamis (13/8).
Menurutnya, terdapat empat pilar ketahanan pangan yang harus menjadi perhatian semua pemangku kepentingan, yakni ketersediaan pangan, akses pangan, pemanfaatan pangan dan stabilitas pangan.
“Sering sekali ketersediaan pangan ada di petani, namun petani tidak memiliki akses ke pasar. Kondisi ini mengakibatkan harga pangan di petani murah. Sementara masyarakat di perkotaan tidak memiliki akses ke sumber pangan yang mengakibatkan harga pangan mahal,” ujar Lukmanul Hakim.
Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat itu pun memaparkan program-program prioritas Wapres RI, Prof. Dr. (H.C.) Drs. KH Ma’ruf Amin.
Progrgam-program prioritas tersebut ialah pengentasan kemiskinan, pemberdayaan dam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, pengembangan ekonomi syariah dan peningkatan ketahanan pangan.
“Program-program prioritas ini juga melibatkan semua pemangku kepentingan. Misalnya, Wapres RI meminta Kementerian Pertanian RI untuk membangun ekonomi pertanian di pesantren,” jelasnya.
Adapun kebijakan pemerintah dalam ketahanan pangan, paparnya, ialah memastikan agar petani tetap berproduksi dan berpenghasilan, menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga, memastikan kelancaran distribusi, menjaga daya beli masyarakat dan mengoptimalkan pemanfaatan pangan lokal.
“Satu kebijakan lainnya ialah mengembangan teknologi praktis yang aplikatif bagi petani,” ungkap Ir. Lukmanul Hakim, Ph.D.
Penulis: Muhammad Ibrahim Hamdani
